Prosedur Pengajuan Perkara Pailit


Pada tulisan kali ini penulis akan membahasa mengenai hukum Kepailitan, karena hukum kepailitan adalah suatu materi yang kompleks, penulis membahasanya dalam banyak tulisan dengan banyak unit. Sehingga jika anda tidak menemukan materi yang anda cari, maka carilah di tulisan lain dalam blog ini, atau gunakan search engine di blog ini. Penulis telah menulis materi kepailitan dalam suatu modul, dan disini penulis membagikannya secara cuma-cuma pada pembaca. Terima kasih.

Pengadilan Niaga

Untuk mengajukan permohonan pengajuan pailit, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga[1] dalam lingkup Peradilan Umum.

pn niaga

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Merupakan Pengadilan Niaga pertama dibentuk berdasarkan  Pasal 281 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998. Pengadilan ini diresminkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) dan Ketua Mahkamah Agung, 20 Agustus 1998 dan mulai beroperasi menerima perkara, 01 September 1998. Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97 Tahun 1999, dibentuk pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang ( Syamsudin M. Sinaga, Op. Cit, hlm. 28.) Baca lebih lanjut

Iklan
Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Sejarah Hukum Kepailitan


sej

Secara historis, permasalahan kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam modul ini sejarah hukum kepailitan dikategorikan dalam beberapa fase antara lain sebagai berikut:

1   Fase sebelum Tahun 1945;

a. Zaman penjajahan Belanda (tahun 1602-1942)

Pada awalnya, pengaturan kepailitan diatur dalam dua macam peraturan kepailitan akibat dari pembedaan antara pedagang dengan bukan pedagang.

Utk pedagang Indonesia diatur dalam KUHD dalam Buku Ketiga, yang berjudul Van De Voorzieningen In Geval Van Onvermorgen Van Kooplieden (Peraturan Ketidakmampuan Pedagang);

Utk bukan pedagang diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering biasa disingkat dengan Rv (Staatsblad Nomor 1847 Nomor 52 jo Staatsblad Nomor 1849 Nomor 63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul Van den staat van Kennelijk Onvermogen. Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Pihak-pihak dalam perkara Kepailitan


Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

 

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA KEPAILITAN 

 

Pihak-Pihak yang Berkorelasi dalam  Perkara Kepailitan

  1. Debitor;

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Debitor ini dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas/Yayasan/Asosiasi maupun Perkongsian/Partner.[1]

Kemudian apabila pihak yang mengajukan pailit adalah Debitor dan kemudian oleh Hakim Pengadilan Niaga permohonan tersebut dikabulkan, pemohon pailit tersebut berubah menjadi Debitor Pailit.[2] Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Perbedaan Bangkrut dengan Pailit


Pada tulisan kali ini penulis akan membahasa mengenai hukum Kepailitan, karena hukum kepailitan adalah suatu materi yang kompleks, penulis membahasanya dalam banyak tulisan dengan banyak unit. Sehingga jika anda tidak menemukan materi yang anda cari, maka carilah di tulisan lain dalam blog ini, atau gunakan search engine di blog ini. Penulis telah menulis materi kepailitan dalam suatu modul, dan disini penulis membagikannya secara cuma-cuma pada pembaca. Terima kasih.

UNIT 1 : APA ITU KEPAILITAN?

project-buku1 Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Era Baru dalam Pencarian Kerja


jooble

Bukan rahasia lagi bahwa setiap hari ribuan orang menghadapi masalah pengangguran dan secara aktif mencari kerja untuk dapat hidup dengan layak dan baik. Proses ini termasuk sangat rumit dan sulit, sehingga membutuhkan banyak energi dan daya tahan dari pelamar kerja. Apalagi, sekarang ini ada berbagai perusahaan yang tidak jujur atau pemberi kerja dari daftar hitam yang menyediakan loker yang tak berkualitas atau bahkan ingin membohongi seorang pencari kerja. Masalah ini telah disampaikan oleh perwakilan perusahaan Jooble, agregator lowongan kerja internasional yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia.

Sebenarnya, agregator lowongan kerja sengaja diciptakan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dan mengumpulkan semua lowongan kerja pada satu situs. Alasan yang utama untuk pendirian situs tersebut adalah menghemat waktu yang biasanya dihabiskan oleh pelamar kerja ketika browse di berbagai situs lowongan kerja. Seringkali, pada situs-situs tersebut terdapat lowongan yang sama, sehingga Anda dapat by chance melamar 2 kali. Nah, di sini muncul pertanyaannya “untuk apa”? Contohnya, 3 tahun yang lalu beberapa situs lowongan kerja Indonesia kena spam iklan lowongan dengan posisi “Pembuat pena”. Loker tersebut ditayangkan di puluhan situs sekaligus dengan adanya 6-10 loker yang sama pada satu situs. Masalah ini terjadi karena tidakadanya moderasi yang sesuai. Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

What should be Written in Contract Drafting


  1. TITLE

The  title  should  reflect  the  subject  matter  of  the  transaction  and,  if  appropriate,  the parties.

Example:

  • License Agreement;
  • Joint Venture Agreement;
  • Franchise Agreement;
  • Buy-sell Agreement
  • Etc.

2. PREAMBLE (RECITALS)

Most  transaction  agreements  begin  with  some  form  of  a  preamble  that  identifies  the purpose  of  the  document  and  describes  the  transaction,  the  intent  of  the  parties  and any  assumed  facts  underlying  the  transaction.    The  preamble  identifies  the  parties and  the  date  of  the  transaction  as  well  as  the  nature  of  the  transaction.  In  many contracts,  this  appear  as  the  “whereas”  section,  in  which  all  of  the  statements  begin with that term. Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

How to Make a Contract, Including Explanation of Obligations in Contract Law


There are 5 stages of making contract:

  1. Offer;
  2. Acceptance;
  3. Considerations;
  4. Drafting Activity;
  5. Sign the contract.

On this article, I will explain you all.

  1. OFFER

An offer is an invitation to make a contract. There are 2 parties when offering prosess in making contract:

  • Offeror – The party who makes an offer to enter into a contract
  • Offeree – The party to whom an offer to enter into a contract is made. Offeree has the power to accept the offer and create a contract

Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Theory of Contract


breach-of-contract

Law of contracts affects all aspects of daily life. Contracts are the basis of many of our daily activities. They provide the means for individuals and businesses to sell and otherwise transfer property, services, and other rights. Without enforceable contracts, commerce would collapse.

There are 2 kinds of contract:

  1. Commercial Law Contracts:  having to do with commerce.
  2. Common Law Contracts:  derived from the judgments and decrees of courts.

What is definition of contract?  Contract is “an agreement with specific terms between two or more persons or entities in which there is a promise to do something in return for a valuable benefit known as consideration.” If one party fails to perform as promised, the other party can use the court system to enforce the contract and recover damages or other remedy. Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Example of Joint Venture Agreement


Example of agreement:

non-compete-agreements-are-typically-included-as-part-of-the-terms-of-rr5n1h-clipart

 

A joint venture is a mechanism by which two or more entities can combine to do business together without the formality and commitment involved in forming a partnership or other similar entity. Below is a sample of a joint venture agreement.

 

JOINT VENTURE AGREEMENT

PARTIES

THIS AGREEMENT is made as of the 10th day of March, 2016, by and between:

  1. Mr. Erlend (37 years old), entrepreneur, residing at Jalan Yos Sudarso Kodamar Number 30, North Jakarta, (hereinafter refered to as First Party),
  2. Ms. Lisa (25 years old), entrepreneur, residing at Jalan Sunter Permai Raya Number 12, North Jakarta, (hereinafter refered to as Second Party).

Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

How to Establish a Company in Indonesia


company-icon-53465

When you are going to set up a company. There are stages of establish a company in Indonesia:

  1. Choose the form of business organization
  2. Choose name of company
  3. Making Authentic Deed
  4. Published to the court
  5. For Limited Liability Company or Perseroan Terbatas (Indonesian name), must get legality of Law Ministry
  6. Get Business License / SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  7. Get sign of Company Registration / TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
  8. Brand registration / Intellectual Property Registration (NOT MANDATORY)
  9. Get Tax ID Number / NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Below I will explain all of them. Baca lebih lanjut

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Blog di WordPress.com.