Rancangan Kontrak Utang Piutang


       Perjanjian yang dibuat ialah perjanjian utang piutang antara orang perseorangan dengan perbankan asing. Pihak pertama (orang perseorangan)  ialah pihak yang menerima pinjaman dana dan pihak kedua (perbankan asing) ialah pihak yang memberi pinjaman dana. Perjanjian utang piutang tersebut disertai kontrak pendukung sebagai jaminannya. Kontrak pendukung tersebut ialah perjanjian jual-beli buah segar kelapa sawit di atas tanah milik pihak pertama kepada kreditor atau dinas perkebunan yang mewakili pemerintah daerah. Hasil perjualan buah segar kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk pelunasan cicilan atau pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

       Perjanjian di atas merupakan hasil rundingan langsung oleh para pihak yang membuat perjanjian, perjanjian ini sangat berperan dalam hukum industri yaitu sebagai dasar dalam menjalankan proses industri. Dengan perjanjian utang piutang ini maka terjadi kesepakatan antar para pihak, pihak pertama akan mendapatkan pinjaman dana yang akan digunakan sebagai modal dalam menjalankan  kegiatan industrinya dan pihak keduapun mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

       KUH Perdata sangat menekankan sekali pada pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu tersebut disebut dengan prestasi.[1] Maka agar memperoleh perjanjian yang benar dan memenuhi persyaratan hukum, sehingga kesulitan-kesulitan yang timbul di kemudian hari dapat dihindari, maka banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian utang piutang ini, antara lain:

a. Unsur-Unsur Perjanjian.

Unsur-unsur dalam perjanjian harus terpenuhi dalam pembuatan suatu kontrak, antara lain:

  1. Unsur Esensialia,  adalah unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian.[2] Unsur esensialia dalam perjanjian utang piutang ini ialah ada kesepakatan mengenai pokok pinjaman uang dengan jaminan kontrak pendukung dengan klausula  pembelian buah segar kelapa sawit. Tanpa adanya kesepakatan mengenai pokok pinjaman uang dalam perjanjian utang piutang, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
  2. Unsur Naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undanglah yang mengaturnya.[3] Jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan mengenai wanprestasi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW, Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat Sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu , apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dalam Pasal 1241 KUH Perdata ditentukan apabila perikatan tidak dilaksanakannya maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang.
  3. Unsur Aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.[4] Dalam perjanjian ini, jika pihak debitor lalai membayar utangnya pada waktunya maka akan dikenakan denda dan jika pihak debitor tidak melunasi hingga batas waktu yang ditentukan maka barang jaminan akan menjadi milik pihak kedua. Kontrak pendukung dengan klausula pembelian buah segar kelapa sawit kepada kreditor dan dinas perkebunan sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah merupakan unsur aksidentalia dalam perjanjian utang piutang ini.

b.      Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk perjanjian, perjanjian utang piutang ini merupakan perjanjian riil yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

c.       Risiko

Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan sebagai keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari wanprestasi.[5]

Resiko dalam utang piutang antara lain:

1. Debitor wanprestasi.

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu [6]:

    • Debitor sama sekali tidak memenuhi perikatan
    • Debitor terlambat memenuhi perikatan
    • Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Keadaan ini disebut sebagai kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Potensi resiko yang terjadi dalam perjanjian ini ialah apabila jaminan dari hasil pembelian buah segar kelapa sawit ternyata tidak dapat digunakan untuk melunasi hutang debitor, dapat terjadi karena force majeure atau sebab lainnya.

2. Debitor meninggal dunia.

Apabila debitor meninggal dunia, maka segala utang piutang antara debitor dengan kreditor dianggap lunas.

3. Kredit macet.

       Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan bahwa Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

       Kredit-kredit yang disalurkannya jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Selain itu, bank-bank Pemerintah hingga kini masih dominan dalam jumlah asset terhadap keseluruhan aset perbankan nasional.[7]

4. Barang yang dijadikan jaminan mengalami kerusakan.

d.      Berakhirnya suatu Perjanjian.

       Berakhirnya perjanjian utang piutang dalam kontrak ini adalah karena hal-hal sebagai berikut :

  1. Pembayaran. Pembayaran yang dimaksud ialah segala bentuk pemenuhan prestasi, yaitu pihak debitor melunasi utangnya kepada pihak kreditor (Citibank).
  2. Kadaluawarsa,  hal ini diatur dalam BW Pasal 1967 dan seterusnya.

e.       Anatomi Perjanjian.

Susunan dan tata urutan kerangka perjanjian dalam perjanjian utang piutang ini adalah sebagai berikut:

  1. Judul perjanjian.

Isi perjanjian dalam kontrak ini ialah mengenai utang piutang antara Nin Yasmine Lisasih, S.H selaku debitor dengan Citibank, N.A selaku kreditor. Dari judul tersebut sudah dapat diketahui bahwa isi perjanjian tersebut mengatur mengenai utang piutang.

2. Kepala perjanjian

3. Komparisi

Komparisi adalah identitas para pihak yang menandatangani akta perjanjian untuk dan atas nama siapa. Dalam perjanjian utang piutang ini para pihak yang menandatangani perjanjian ialah debitor dan kreditor.

4. Sebab/Akibat.

Sebab/akibat merupakan dasar hukum sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus ada “kata sepakat” antara para pihak.  Dengan adanya perjanjian utang piutang ini maka timbul hak dan kewajiban antar para pihak.

5. Syarat-syarat.

Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan isi perjanjian yang dituangkan dalam pasal-pasal dengan tata urut sebagai berikut:

  • Ketentuan umum.
  • Objek Perjanjian, merupakan hal yang essensial dan hanya disebutkan secara tegas.
  • Hak dan kewajiban, hak para pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian untuk menjelaskan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus tegas disebutkan dalam pasal-pasal tersendiri. Namun dapat juga menempatkan hak dan kewajiban para pihak secara implicit (tersirat) pada pasal-pasal perjanjian.
  • Pelaksanaan, mencantumkan teknis pelaksanaan beserta tata caranya dalam pasal-pasal tersendiri. Dalam perjanjian utang piutang ini pelaksanaan perjanjian terdiri atas: cara penyerahan pinjaman, cara pembayaran, jaminan, sanksi dan denda, penyelesaian perselisihan, syarat administrasi dan waktu pelaksanaan.
  • Penyelesaian perselisihan, merupakan ketentuan yang mengatur cara menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak maupun dengan pihak ketiga.
  • Ketentuan tambahan, merupakan ketentuan yang merujuk pada addendum untuk mengatur hal-hal yang mungkin timbul setelah perjanjian berjalan.
  • Penutup.
  • Tanda tangan, dicantumkan dalam kontrak, sedangkan dalam rancangan kontrak tidak perlu ada.
  • Ketentuan lain.

 

 

 

 

 

CONTOH RANCANGAN KONTRAK

PERJANJIAN TENTANG UTANG PIUTANG

Di antara

Nin Yasmine Lisasih, S.H. yang dalam perjanjian ini disebut Debitor atau Penerima Dana Pinjaman

Dan

Citibank, N.A. yang dalam perjanjian ini disebut Kreditor atau Pemberi Dana Pinjaman.

Membuat kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

 

Pengantar

Pilihan berdasarkan pengalaman engineering, akses bank mudah, persyaratan mudah, proses pencairan dana cepat (approval 1 hari kerja), dana langsung transfer ke rekening bank pribadi, kemudahan pembayaran cicilan atau pelunasan karena ada jaminan kontrak pendukung dengan klausula pembelian buah segar kelapa sawit di atas tanah hak milik kepada kreditor dan dinas perkebunan sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah.

Pasal 1

Fungsi dan Tujuan

Perjanjian ini dibuat untuk :

  1. Memenuhi fungsi sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang antara pihak pertama dan pihak kedua
  2. Memberikan kenikmatan pada pihak pertama dan memberikan keuntungan kepada pihak kedua.
  3. Menolong pihak pertama agar dapat mengatasi kesulitannya

Pasal 2

Obyek Perjanjian

Objek perjanjian ini adalah:

  1. Besarnya pinjaman
  2. Jaminan
  3. Jangka waktu pengembalian pinjaman dana
  4. Besarnya bunga pinjaman.

Pasal 3

Jangka Waktu

  1. Waktu berlakunya persetujuan
  2. Berakhirnya persetujuan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

  1. Pihak kedua wajib menyerahkan uang sesuai persetujuan  kepada pihak pertama pada saat perjanjian ditanda tangani
  2. Pihak kedua wajib memelihara jaminan dengan sebaik-baiknya yaitu berupa kontrak tentang jual-beli buah segar kelapa sawit di atas tanah hak milik kepada kreditor dan dinas perkebunan sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah.

Pasal 5

  1. Pihak pertama berhak mendapat uang pinjaman pada saat ditanda tanganinya perjanjian ini
  2. Pihak pertama wajib memberikan barang jaminan kepada pihak kedua berupa kontrak tentang jual-beli buah segar kelapa sawit di atas tanah hak milik kepada kreditor dan dinas perkebunan sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah.
  3. Pihak pertama wajib melunasi hutangnya baik secara mencicil atau sekaligus, pokok pinjaman berikut bunganya

Pasal 6

Sanksi

  1. Apabila pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya maka perjanjian ini batal
  2. Apabila pihak kedua tidak menjaga barang jaminan sebaik mungkin maka pihak pertama berhak memperoleh ganti rugi serupa
  3. Apabila pihak pertama tidak melunasi hingga batas waktu yang ditentukan maka barang jaminan akan menjadi milik pihak kedua.
  4. Apabila pembayaran tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan denda.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

  1. Bila kemudian hari terjadi perselisihan akan dipilih penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian perselihan di luar pengadilan.
  2. Apabila jalan damai tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka akan dilanjutkan ke pengadilan

Pasal 8

Pilihan Hukum

  1. Persetujuan ini tunduk pada hukum Indonesia.
  2. Lepas dari terjemahan ke dalam beberapa bahasa asing lainnya, bahasa Indonesia merupakan versi bahasa yang mengikat pada semua masalah dan kasus serta perselisihan mengenai interpretasi dari perjanjian ini.

 

 

 

 

KESIMPULAN

  1. Pilihan bentuk perjanjian : perjanjian yang dilakukan dengan tertulis. Sedangkan bentuk khusus perjanjian ialah perjanjian utang-piutang.
  2. Kemungkinan merancang beberapa kontrak terpisah (kontrak utama dan kontrak tambahan) : Ada kemungkinan, yaitu merancang kontrak tambahan di samping kontrak tentang utang piutang tersebut. Kontrak tambahan yang dimaksud ialah kontrak tentang perjanjian jual-beli buah segar kelapa sawit di atas tanah hak milik pihak pertama kepada Kreditor dan dinas perkebunan sebagai pihak yang mewakili pemerintah daerah.
  3. Mekanisme penyelesaian sengketa : diselesaikan secara damai dengan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, yaitu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
  4. Masalah interpretasi hukum yang bersifat lintas negara ialah tunduk pada hukum Indonesia sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  5. Kebijakan pendanaan (financing policy), ialah berasal dari Citibank, N.A selaku kreditor yang memberi pinjaman dana untuk digunakan sebagai modal dalam kegiatan industri debitor.

Penulis adalah mahasiswi semester akhir Progam Magister Hukum Bisnis UNPAD angkatan 2010.


[1] Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 19-20

[2] Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.16

[3] Ibid, hlm. 17.

[4] Loc cit.

[5] Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 59

[6] Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm18-19

[7] Syopian, Managemen Keuangan, http://syopian.net/blog/?p=700, Diakses pada 28 Juni 2011 pukul 12.03 WIB

Iklan
Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: