Case Study: Lelang Gula Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


       Henry Clay (1832) pernah mengungkapkan dalam suatu kalimat: “Off all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition,” untuk menggambarkan mengenai arti penting dari persaingan bagi umat manusia. Bahkan mungkin sejak dimulainya peradaban dan selama masih akan ada peradaban rasanya persaingan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

       Bayangkan seandainya di dalam kehidupan ini tidak ada persaingan, mungkin perkembangan teknologi tidak akan semaju seperti sekarang ini, dan pergi ke luar angkasa serta menginjakan kaki di bulan hanya akan menjadi sebuah mimpi belaka. Dengan adanya persaingan jelas memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun di samping segi positifnya persaingan juga terkadang membawa segi negatif, terutama bagi pihak yang kalah dalam persaingan.[1]

       Persaingan usaha (business competition) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam merebut pembeli dan pangsa pasar. Persaingan apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Risiko ekstrem dari persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur adalah kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang (unfair competition) karena persaingan dianggap sebagai kesempetan untuk meyingkirkan pesaing dengan cara apapun. Dalam hal ini persaingan menjadi tidak sehat dan cenderung merugikan.

       Pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

       Hubungan yang tidak wajar antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain melalui perilaku usahanya, seorang pelaku usaha berusaha dengan segala cara untuk dapat menguasai suatu produksi atau pemasaran barang sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk berusaha, hal tersebut menimbulkan monopoli.

        Pasal 1 angka 1 UU No 5 Tahun 1999, monopoli didefinisikan sebagai ‘Suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Dapat diartikan bahwa monopoli ada jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai suatu produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu. Dengan kata lain, monopoli ada jika hanya ada satu pelaku usaha yang memproduksi atau menjul suatu barang tertentu pada pasar yang bersangkutan.

       Hal-hal yang dilarang dalam kegiatan usaha adalah praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat pada pasar yang bersangkuan. Praktek monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

      Bentuk kegiatan usaha yang juga dilarang adalah persekongkolan atau konspirasi usaha. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yag ersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang ersekongkol.

       Jenis-jenis persekongkolan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun1999 karena dianggap dapat mengakibatkan persaingan  usaha tidak sehat yaitu: [2]

  1. Persekongkolan untuk mengatur pemenang tender[3] (Pasal 22).
  2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan (Pasal 23).
  3. Perssekongkolan untuk menghambat pasokan produk (Paal 24).

       Dalam persekongkolan belum tentu ada perjanjian, banyak kasus dalam praktik, perjanjian tersebut sama asekali tidak dibuat, karena materinya tidak tepat untuk dimuat dalam suatu perjanian. Di samping itu, dalam prkatik monopoli atau persaingan tia sehat para pihaknya aitu antara pelaku ussaha, sedangkan larangan dalam pesekongkolan bisnis ditujukan terhadap persekongkolan antara pelaku bisnis dengan pihak lain yang belum tentu merupakan pelaku bisnis.

       Pada kasus lelang gula ilegal, proses lelang yang dilakukan oleh penelitian lelang seperti sebuah rekayasa. Proses lelang gula ilegal tersebut tidak memenuhi syarat prosedur petunjuk lelang yang berlaku menurut Kepmenkeu RI No.304/KMK.01/20002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Untuk lebih jelaskan akan penulis uraikan mengenai kasus posisi lelang gula ilegal tersebut.

        Kasus posisi perkara dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai lelang gulan ilegal yang diduga dilakukan oleh:

  1. PT Angels Products, selanjutnya disebut Terlapor I yang memilih berkedudukan di kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai, Jakarta 10160.
  2. PT Bina Muda Perkasa, selanjutnya disebut Terlapor II yang memilih berkedudukan di kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai, Jakarta 10160.
  3. Sukamto Effendy, selanjutnya disebut Terlapor III PT Bina Muda Perkasa, selanjutnya disebut Terlapor II yang memilih berkedudukan di kantor Kuasa Hukumnya, Otto Cornelis Kaligis & Associates Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai, Jakarta 10160.
  4. KETUA PANITIA LELANG, selanjutnya disebut Terlapor IV yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Jalan enggano No.1 Jakarta Utara.

       Berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi) dan kemudian melakukan klarifikasi dan penelitian maka didapat fakta-fakta:

  1. Tanggal 28 Desember 2004 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan untuk lelang gula ilegal sebanyak 56.343 ton an pada tanggal 29 Desember 2004, Penetapan Pengadilan negeri Jakarta utara diserahkan kepada Kajaksaan Negeri Jakarta Utara kemudian pada tanggal yang sama Kejaksaan negeri jakarta Utara membuat pengumuman lelang di media massa.
  2. Lelang gula ilegal dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan dalam Keputusan prtesiden nomor 58 tahun 2004 tentang Penanganan gula yang di Impor secara Tidak Sah dan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 453a/KMK.04/2004 dan Nomor 599/MPP/Kep/9/2004 tentang ilegal gula yang diimpor secara tidak sah.
  3. Pengumuman lelang tidak disebarkan secara umum dalam surat kabar berskala nasional dan hal ini mengakibatkan peserta yang mengikuti lelang tersebut terbatas jumlahnya.
  4. Jangka waktu pelaksanaan lelang sangat singkat dan dilaksanakanan pada hari yang tidak efektif karena menjelang akhir tahun
  5. Harga perkiraan lelang dalam proses ini didasarkan pada harga perkiraan yang dikeluarkan oleh PT Mavira Apprisindo Utama dan harga perkiraan yang dikeluarkan oleh dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DKI Jakarta, padahal berdasarkan SKB Menteri Keunagan  dan Menteri Perindustrian dan perdagangan nomor 453a/KMK.04/2004 dan Nomor 599/MPP/Kep/9/2004 harga perkiraan lelang seharusnya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai yang berkoordinasi dengan Direktorat jenderal terkait dari departemen Perindustrian dan Perdagnganan.
  6. Pemenang lelang PT Angels Products merupakan perusahaan industri gula dan bukan importir terdaftar, pemenang lelang tidak perah memperdagangkan White Sugar (gula yang langsung dapat dikonsumsi karena PT Angles Products adalah perusahaan industri gula rafinasi yang dipergunakan untuk bahan baku industri
  7. Harga lelang sebesar Rp. 2.100/kg yang diputuskan dalam lelang meninmulkan reaksi dalam masyarakat. Menyikapi hal tersebut kejaksaan agung meminta kepada pemenang untuk menaikkan harga lelang dengan kisaran Rp. 1000/kg – Rp. 1.500/kg dan pemenang setuju untuk berdamai untuk menaikkan harga menjadi Rp. 3.410/kg. hal ini dapat menunjukkan bahwa haega yang dihasilkan dalam proses lelang memang tidak wajar.

       Berdasarkan laporan terseut dan telah dilakukan penelitian tentang kejelasan laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undnag Nomor 5 tahun 1999 an meminta klarifikas dari Pelapor, Komisis menyatakan Laporan tekah jelas dan selanjutnya Komisis meregister perkara tersebut dengan Nomor 04/KPPU-L/2005.

       Berdasarkan rapat Komisi, Komisi menetapkan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara dengan Nomor 06/PEN/KPPU/II/2005 terhitung sejak tanggal 3 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret 2005 dan untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 11/KEP/KPPU/II/2005 tentang Penugasan anggota Komisis sebagai Tim Pemeriksa yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Soy . Padede, S.E dan faisal Hasan Basri, S.E, M.A., masing-,masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mochammad Reza, S.H., Drs. Malino Pangariuan, setya Budi Yulianto, S.H., harun Al Rasyid, S.H., M.H., dan Dewi Sinta yuliani, S.T., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan surat Tugas Direktur Eksekutif sekretariat KPPU Nomor 06/SET/DE/II/2005 tanggal 3 Februari  2005.

       Setelah melakukan Pemeriksaan Pendhuluan, tim Pemeriksa mendapat informasi, menilai, menyimpulkan dan merekomendasikan dalam laporan Peeriksaan Pendahuluan sebagai berikut:

  1. Persiapan pelaksanaan lelang  ini dilakukan dengan proses yang cepat namun tidak lazim, sehingga mengundang kecurigaan, karena banyak surat-surat yang ikeluarkan instansi Kejaksaan negeri jakrta Utara pada tanggal 28 desember 2004 untuk menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengabulkan permohonan untuk melelang barang bukti gula.
  2. Kedua peserta lelang yaitu PT Angels products dan PT Bina Muda Perkasa terasosiasi, karena salah satu anggota konsorsium PT Angels Products yakni Sdr. Sukamto effendy yang merupakan perwakilan PT Bina Muda Perkasa pada saat aanwijzing (rapat penjelasan tender)
  3. Dengan kondisi lelang hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan dan kedua perusahaan tersebut terasosiasi, maka diduga kuat persaingan dala  menawarkan haraga tertinggi hanyalah pesainagn semu dan pura-pura sehngga harapan penjual untuk mendapatkan harga terbaik tidak terjadi.
  4. Merekomendasikan kepada Rapat komisis melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dala proese pemeriksaan anjtan dengan terlapor adalah PT Angelas products, PT bna Muda Perkasa, Sukamto effendy dan Ketua Panitia Lelang.

       Rapat Komisi tanggal 17 maret 2005 menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa dan kemudian Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor 13PEN/KPPU/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 21 februari 2005 sampai dengan tanggal 17 juni 2005  dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

       Majelis Komisi dalam pemeriksaan lanjutan telah memanggil Terlapor III untuk diperiksa dan diminta keterangannya, akan tetapi Terlapor III tidak hadir untuk memberikan keterangan dihadapan majelis Komisis tanap alasan yang jelas.

       Mengingat masih terdapat pihak yang akan diminta keteangannya dalam proses pemeriksaan Perkara noor 04/KPPU-L/2005, majelis Komisi menilai perlu ntuk melakukan perpanjngan Pemeriksaan Lanjutna, untuk itu Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan surat Keputusan Nomor 04/KEP/KMK-PL/KPPU/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-l/2005 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2005 sampai dengan 4 Agustus 2005.

       Majelis Komisi telah memanggil Terlapor III dan Terlapor IV dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan untuk diperiksa dan diminta keterangannya akan tetapi Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir untuk memberi keterangan di hadapan Mejalis Komisis tanpa alasan yang jelas.’

       Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara pemeriksaan pihak yang telah diperiksa dan selanjutnya Majelis Komisi menilai dan akan mempertimbangkan untuk mengambil putusan Majelis Komisi pada tanggal 16 september 2005 memutuskan :

  1. Menyatakan Terlapor I PT Angels Products, Terlapor II PT Bina Muda Perkasa, Terlapor III Sukamto Effendy dan Terlapor IV Susanto S.H., M.H. Ketua panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melnggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.
  2. Menghukum Terlapor I PT Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendahaaarn Negara (KPPN) Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan.
  3. Menghukum Terlapor II PT Bina Muda Perkasa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan.
  4.  Menghukum Terlapor III Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya putusan.
  5. Melarang Terlapor I PT Angels Products dan Terlapor II PT Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan.
  6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto S.H., M.H. untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H., M.H. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

       Dari latar belakang di atas maka masalah hukum dari kasus dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meengenai lelang gula ilegal yaitu:

  1. Apakah proses lelang gula kristal putih yang dilakukan oleh panitia lelang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku?
  2. Apakah PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Srhat?

 

PEMBAHASAN

Tinjauan terhadap proses Lelang Gula Ilegal yang Dilakukan oleh Panitia Lelang dihubungkan dengan Prosedur Lelang yang Berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304/KMK.01/20002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

       Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia No. 304/KMK.01/2002, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Sedangkan lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

       Dalam lelang, Pejabat Lelang (Vendumeester sebagaimana dimaksud dalam Vendureglement) adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Sebelum melaksakan lelang, terlebih dahulu harus melakukan pengumuman lelang. Dalam Pasal 1 ayat 5 Keputusan Menteri Keuangan tersebut Pengumuman Lelang adalah suatu usaha mengumpulkan para peminat dalam bentuk pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang akan diadakannya suatu penjualan secara lelang, dan atau sebagai persyaratan hukum sahnya suatu persyaratan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Penjualan secara lelang didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk Internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual. Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat dan beredar di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.

       Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 menjelaskan  bahwa pengumuman Lelang sekurang-kurangnya memuat:

  1. identitas Penjual;
  2. hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan;
  3. nama, jenis dan jumlah barang;
  4. besar dan cara penyetoran uang jaminan penawaran lelang; dan
  5. lokasi, luas tanah, dan jenis hak atas tanah, khusus barang tidak bergerak berupa tanah

       Sedangkan Pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 menerangkan bahwa pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari. Jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke pengumuman lelang kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar;
  2. pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi  dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan atau melalui media elektronik termasuk internet. Namun demikian apabila dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; dan
  3. pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.

Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk barang-barang yang lekas busuk, rusak dan barang berbahaya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari.

       Persyaratan pelaksanaan lelang yang diterapkan oleh panitia lelang kepada peserta lelang dalam kasus lelang gula ilegal adalah sebagai berikut:

  1. Sebelum pelaksanaan lelang.

       Pada tanggal 28 Desember 2004, Susanto selaku Ketua Panitia Lelang meminta kepada  kepala KP2LN Jakarta II untuk menetapkan hari Selasa tanggal  4 Januari 2005 sebagai hari/tanggal pelaksanaan lelang. Berdasarkan perintaan Ketua Panitia Lelang tersebut, Ketua KP2LN Jakarta II menetapkan pelaksanaan lelang pada hari selasa, yangaal 4 januari 2005 dan meninta kepada Ketua Panitia Lelang untuk mengumumkan pelaksanaan lelang melalui Surat Kabar harian yang dikenal umu dan mengirim bukti pengumumna lelang ke KP2LN Jakarta II.

        Pada tanggal 28 desember 2004, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menunjuk PT Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana jasa pralelang yaitu untk melakukan prasarana lelang, koordinasi engan KP2LN, koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan barang yang akan dilelang, melakukan Open House/aanwijzing (waktu yang diberikan kepada para peminat lelang untuk melihat barang yang akan dilelang), membantu mengurus risalah lelang bagi pemenang lelang, mengumumkan lelang lewat iklan di media masa dan melaporkan pelaksanaannya, sedangkan bea lelang dan jasa pralelang ditanggng menjadi beban pembeli sebesar 3,2% dari harga lelang. Penunjukan PT Balai Mandiri Prasarana ini didasrkan pada penawaran jasa pralelang yang diajukan PT Balai Mandiri Prasarana kepada Kejkasaan negeri Jakarta Utara tanggal 20 desember 2004.

        Pada tanggal 29 Desember 2004, panitia lelang mengumumkan akan dilaksanakannya lelang arang bukti berupa gula pasir kristal putih di Harian jakarta. Pelaksanaan lelang akan dilakukan di Jurnalis room Lobby Level Hotll Sheraton Media, Jl. Gunung Sahari jakarta Pusat  pada tanggal 4 Januari 2005 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, dengan persyaratan antara lain:

    1. Peserta lelang hanya untuk Importir Gula Terdaftar atau perusahaan yang memili ijin usaha  pabrik gula atau industri gula rafinasi, tanda daftar Perusahaan atau NPWP.
    2. Peserta lelang wajibmenyetor uang jaminana sebesar RP 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ke ekening KP2LN Jakarta II, paling lambat sebelum acara aanwijzing.
    3. Mengikuti acara aanwijzing di Jurnalis room Lobby Level Hotel sheratioan media, Jl. Gunung sahari jakarta pusat tanggal 3 januari 2005 jam 09.00 WIB dengan membawa dokumen yang berkaitan dengan persayartan tersebut.

        Jangka waktu anatar pengumuma lelang tanggal 29 Desember 2004 dengan kewajiban peserta lelang enyetor uang jaminan sebelum acara aanwijzing tanggal 3 Januari 2005 adalah 2 (dua) hari kerja yakni ahari Rabu tanggal 29 desember 2004 dan hari Kamis tanggal 30 desember 2004.

       Pada hati senin tanggal 3 januari 2005 jam 10.10 WIB sampai dengan 11.00 WIB dilakukan aanwijzing di jurnalis Romm Lobby Level Hotel Sheraton media, Jl. Gunung Sahari Jakarta Pusat. Acara aanwijzing dibuka oleh M.R. Rachman, Drektur Utama PT Balai Mandriri Prasarana (Baleman) selaku pelaksana pralelang, yang dilanjutkan dengan penjelasana oleh Susanto, S.H,. M.H., Ketu Panitia Lelang yang menjelaskan 5 (lima) pelaku usaha yaitu terlapor I, PT  Garah primma, PT Sarana Inti Nusa, PT Caaya Pratama, dan Terlapor II,. Pada acara aanwijzing Terlapor III hadir mengikuti acara aanwijzing dan menandatangi daftar hadir mewakili terlapor II. Kesepakatan dalam acara aanwijzing tersebut antara lain:

    1. Apabila pembeli menerima barang dengan penurunan kuantitas lebih dari 1% maka pihak pembeli akan melakukan klaim kepada panitia lelang (kejaksaan negeri Jakarta Utara ) dengan cara pihak Panitia Lelang mengembalikan uang yang telah disetor setelah dipotong bea lelang 1 % yang miskin 0,7% dan jasa pralelang 0,5%.
    2. Klaim diterima paling lambat 20hari kerja plus 1 (satu) hari kerja berikutnya dan ditujukan kepada penjual yaitu piahk Kejaksaan negeri jakarta Utara,
    3. Pengambilan barang disepakatai dalam waktu 20 haru  kerja sejak tanggal pembayaran.pelunasan

Pada daftar tamu pelaksanaan aanwijzing tanggal 3 januari 2005, terdapat nama terlapor III yang datang sebagai salah satu personel yang mewakili terlapor III yang datang sebagai salah satu personel yang mewakili terlapor II disamping nama-nama lain yang juga mewakili terlapor II. Semesntara nama terlapor III juga tterdaftar sebagai anggota konsorsium terlapor I.

        Pada saat aanwijzing peserta hanya ditunjukkan foto-foto barang yang aka dilelang, tanpa memperlihatkan kondisi barang di gudang-gundang penyimpanan.

2. Saat Pelaksanaan lelang.

       Pada hari selasa tanggal 4 ajnuari 2005 bertempat di jurnalis room Lobby Level Hotel sheraton media, Jl. Gunung Sahari jakarta Pusat dilaksanakan lelang barang bukti gula pasir kristal putih yang dimulai pada pukul 10.15 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB dan diikuti oleh dua peserta yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa. Kedua peserta lelang ini telah memenuhi persayaratan yag telah ditetapkan oleh Panitia Lelang, yakni:

    1. Pt Binsa Muda Perkasa telah membayar uang jaminan sebesar RP. 50 miliar dan perusahaan ini adalah perusahaan yang telah mempunyai iji usaha pabrik gula.
    2. PT Angels Products telah membayar uang jaminana sebesar RP. 50 Miliar dan perussahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik rafinasi gula.

        Acara lelang dibuka dengan penawaran pertama oleh Kurnia Rata cahyati, S.H., pejabat  lelang KP2LN jakarta II sebesar Rp. 117.300.000.000 (seratus tujuh belas milar tiga ratus juta rupiah) dan kadue peserta lenag mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang.penawaran kedua diajukan sebesar RP. 117.400.000.000,- dan kedua peserta mengangkat tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Penawaran ketig sebesar Rp. 117.500.000.000.- dan kedua peserta lelang mengaktan tanda peserta lelang sebagai tanda masih mampu mengikuti lelang. Kemudian terjadi beberapa kali penawaran oleh Pejabat Lelang dan berhenti pada nilai Rp.118.000.000.000,- karean PT Bina Muda Perkara tidak mampu lagi  melanjutkan lelang dan PT Angels Products dianggap sebagai peserta yang melakukan pebawaran tertinggi sebesar Rp. 118.000.000.000,- sehingga PT Angels Products ditetapkan sebagai pemenag lelang.

3. Setelah Pelaksanaan lelang.

         Setelah dilaksanakan lelang barang bulti berupa gula kristal putih tersebut, timbul reaksi dari masyarakat terutama paa petani tebu yang manilai bahwa harga lelang (setara dengan Rp.2.100/kg)  adalah tidak wajar karena harga  lelang tersebut jauh dibawah harga dasar gula petani sebesar Rp.  3.410/kg, sehingga dikuatirkan akan mendistorsi pasar yang pada gilirannya akan sangat mrugikan petani.

       Pada tanggal 6 januari 2005 dewan Gula Indonesia mengadakan rapat dengn instansi terkait yang memutuskan engusulkan kepada kejaksaan Agung untuk melakukan  pemeriksaan validasi pelelangan gula sitaan yang menyangkut prosedur/proses pelalangan dan kewajaran harag pelalangan dan apabila ditemukan adanya pelnggaran dalam harga pelelangan maka Dewan Gula Indonesia mengusulkan agar haisl pelelangan dibatalkan dan sementara proses pemeriksaan dilakukan, dewan Gula Indonesia juga mengusulkan agara gula sitaan sebesar 56.343 ton tidak dipasarkan, karena akan mengganggu peekonomian kususnya pasar gula dalam negeri.

         Pada tanggal 10 januari 2006 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membuat nota dinas kepada Jaksa Agung yang pada intinya melaporkan bahwa gula yang dialakukan pada tanggal 4 januari 2005 sesuai prosedur.

       Pada tanggal 12 januari 2005 Dewan Gula menyampaikan kapada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Jhusus mengenai perhitungan penetapan harga gula yang wajar. Rincian perhitungan harga tersebut adalah harga lelang sebesar Rp. 3.416/kg, terdiri dari nilai gula Rp. 2100/kg, bea masuk Rp.600.kg ditambah PPN 10% sebesar  Rp.280/kg dan biaya lain-lain sebesar Rp.336/kg. tingkat harga tersebut sudah berada di atas harga gula petani yang harus disangga importir terdaftar dalam melakukan importasi gua sebesar Rp.3.410/kg. dengan demikian pemenag lelang harus menyetor tambahan harga lelang sebesar sekita Rp.1.000/kg.

       Pada tanggal 14 januari 2005, atas undangan jampidsus, Tony Wijaya (Terlapor I), Melvin Korompis dan Sukamto Effendy (Terlapor III) menemui Jampidsus dan menyepakati untuk menambah harga lelang sebesar Rp. 74.131.597.570 yang di dalamnya meliputi pembayaran PPN sebesar Rp. 17.466.508.870.

       Pada tanggal 19 januari 2005 Jampidsus meminta kepada Kajati DKI Jakarta dan Kajari Jakarta Utara untuk mengijinkan/menyerahkan gula pasir barang bukti sebanyak 56.343.577 kg kepada pemenang lelang, setelah pemenang lelang meyetorkan tambahan harga gula dan keajiban –kewajiban lainnya.

       Setelah pemenag lelang membayar tambahan harga lelang maka tanggal 19 Januari 2005 bertempat di Kantor kejaksaan negeri Jakarta Utara, dilakukan penandatanganan Berota Acara Penyerahan Gula Pasir Kristal Putih oleh Ketua Panitia Lelang, Susanto dan Direktur PT Angels Products, Tony Wiajaya sebagai pemenang lelang.

        Proses pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh panitia lelang yidak seperti pelaksanaan lelang pada umumnya, banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada proses lelang gula ilegal tersebut, diantaranya:

       Dalam surat permohonan penetapan hari dan tanggal yang diajukan Kejaksaan negeri jakarta Utara kepada KP2LN Jakarta II tanggal 28 Desember 2004, krjaksaan Negeri jakarata Utara mencantumkan hari dan tanggal lelang yakni hari Selasa tanggal4 Januari 2004 untuk ditetapkan sebagai hari pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam lelang yang lain, surat pengajuan permohonan  penetapan hari dan tanggal lelang yang diajukan oleh kejaksaan negeri jakarta Utara kepada KP2LN Jakarta II tidak mencantumkan hari dan tanggal untuk pelaksanaan lelang.

       Penilaian Dinas perindustrian dan perdagangan propinsi DKI Jakarta dilakukan oleh tim yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai penaksir harga karena Dinas Prindustrian dan Perdaganagn propinsi DKU Jakarta adalah sebuah lembaga yang tidak berwenang melakukan penilaian terhadap barang.

       Untuk kepentingan pemeriksaan, Sukamto Effendy telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali bertutur-turut oleh Majelis Komisi, namun yang bersangkuttan tida hadir tanpa alasan yang jelas dan sah.

       PT Bina Muda perkasa belum pernah melakukan kegiatan apapun sejak dialihtangankan perkebunana tebu, industri gul dan pengolahan gula. Untuk mengikuti lelang, PT Bina Muda Perkasa menggunakan dana yang seluruhnyya berasal dari sumber lain dan selama pemeriksaan PT Bina Muda Perkasa tidak bersedia memberikan keterangan mengenai penyandang dana tersebut meskipun PT Bina Muda Perkasa mengetahui dan sadar akan pentingnya informasi ini bagi Majelis Komisi untuk membantah dugaan kuat nvestor PT Bina Muda Perkasa adalah salah satu dari investor PT Angels Products.

       PT Bina muda Perkasa tetap tidak bersedia memberikan keterangan kepada Majelis Komisis mengenai investor yang mendanai PT Bina Muda Perkara  dalam mengikuti lelang gula meskipun Majelis Komisis sudah memberikan kesempatan kepaa PT Bina Muda Perkara untuk berkonsultasi dengan Penasehat hukumnya,

       Kesepakatan antara PT Bina Muda Perkasa dengan investor untuk mengikuti lelang gula dilakukan secara cepat melalui hubugan telepon di dalam kendaraan. PT Bina Muda Perkasa hanya mempunyai modal dan kekayaan bersih sebesar RP. 100.000.000 dan tidak mempunyai karyawan kecuali seorang Komisaris dan seorang Direktur serta tidak meiliki kantor maupun menyewa ruangan untuk kantor perusahaannya sendiri, bahkan pada akhir pemeriksaan kantor PT Bina Muda Perkasa berpindah di kediaman ribadi Joshua Vena Tanoza, Direktur PT Bina Muda Perkasa. Dalam dokumen lelang, PT Bina Muda Perkasa masih menggunakan data-data pemilik lama antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan )SIUP)-Kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pengesahan Akta Pendirian PT dari Departemen Kehakiman dan HAM dan Surat Keteangan Domisili Perusahaan.

       Sebelum pelaksanaan lelang PT Bna Muda Perkasa mengasumsikan harga lelang di bawah RP 2000/kg  namun PT Bina Muda Perkasa masih melakukan penawaran sebelum Rp. 118.000.000.000,-.

       PT Angels Products telah membayar seluruh kewajibannya dalam lelang ini dan telah membayar tambahan harga pembelian lelang atas permintaan Kejaksaan Agung yakni sebesar RP 192.131.597.570 meliputi harga pembelian lelang sebesar Rp. 118.000.000.000 dan permintaan penambahan harga pembelian lelang sebesar Rp. 74.131.597.570,-

       Bahwa dari Rp 74.131.597.570,-  baru Rp 56.665.088.700,- yang telah dibayarkan oleh PT Angels Products ke rekening Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sedang sisanya sebesar 17.466.508.870 yang merupakan PPN 10% belum diterima oleh irektorat Jenderl Pajak.

       Sampai saat ini Direktorat Bea dan Cukai juga belum menerima setoran bea masuk atas gula pasir kristal putih ex. Impor ini.

       Berdsarkan uraian di atas dapat  ditarik analisa dari fakta-fakta yang ada yaitu:

  1. Kejaksaan Jakarta Utara sengaja memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang yakni dengan mencantumkan hari dan tanggal lelang pada pengajuan permohonan kepada KP2LN Jakarta II, berbeda dengan surat pengajuan permohonana serupa untuk lelang yang lain dimana pihak Kejaksaan tidak menemukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan lelang barang bukti rampasan.
  2. Tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengkibatkan  pihak Kejaqksaan negeri Jakarta Utara harus sesegera mungkin menunjuk perusahaan penilia tanpa melakukan perbandingan perusahaan penilai yang lainnya untuk melakukan penilaian gula kristal tersebut sehingga tidak diperoleh kualitas maupun iaya yang akan dkeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Tindakan ini mengakibatkan ketidakwajaran penilaian yang dilakukan oleh PT Mavira Apprisindo Utama yang sangat berpengaruh dalam penentuan harag limit pada waktu lelang.
  3. Tindakan memaksakan tanggal 4 januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri jakrta Urtara harus sesegera mungkin meminta penaksiran harga gula kepada Dinas Perindustrian dan Peragangan propinsi DKI Jakarta, lemabga yang tidak mempunyai  kewenangan untuk melakukan penilaian harga suatu barang, tindakan ini mengakibatkan ketidakwajaran hasil penilaian yang dilaukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta.
  4. Tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan negeri Jkarta Utara juga harus memasukkan iklan di media massa pada tanggal 28 Desember 2004 sehingga tanggal 29 Desember 2004 sudah bisa diterbitkan.
  5. Harian Jakarta, harian yang memuat iklan pengumumna lelang terseut adlah harian lokal yang tidak dikenal luas oleh masyarakat apalagi kalangan dunia sehingga sedikit pelaku usaha yang mengetahui akan adanya lelag tersebut.
  6. Tindakan memaksakan tanggal 4 Januari 2005 sebagai tanggal lelang mengakibatkan pihak Kejaksaan Negeri jakarta Utara juga harus sesegera mungkin menunjuk PT Balai Lelanh mandiri (BALEMAN) sebagai pelaksana jasas pralelng tanpa melakukan perbandingan dengan perusahaan lain yang sejenis sehingga tidak diperoeh kualitas maupun biaya yang akan dikeluarkan untuk pekerjaan jasa oralelang.
  7. Pada acara Aanwijzing tidak dilakukan OpenHour terhadap barang yang akan dilelang namun hanya diperlihatkan foto-foto keberadaan barang sehingga tiak mungkin peserta lelang mau membeli dengan harga yang wajar.
  8. Kehadiran Sukamto Effendy pada acara Aanwijzing sebagai salah satu personel yang mewakili PT Bina Muda Perkasa dan ketidakhadiran Sukoamto effedy dlam pemeriksaan di KPPU meskipun sudah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, meunujukkan bahwa kedua peserta lelang ini didanai oleh satu pelaku usaha yang sama atau setidak-tidaknya sbagian dana didapatkan dari satu pelaku usaha yang saa sehingga persaingan dalam lelang gula tersebut hanyalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan.
  9. Untuk mengikuti lelang, PT Bina Muda Perkasa menggunakan dana 100% dari sumber lain dan selama pemeiksaan PT Bina Muda Perkasa tidak bersedia memberikan keterangan mengani penyandang dana tersebut meskipun PT Bina Muda perkasa mengetahui dan sadar akan pentingnya informasi ini bagi majleis Komisi untuk membantah dugaan kuat bahwa investor PT Bina Muda Perkara  adalah salah satu dari investor PT Angels Produxts, menunjukkkan bahwa kedua peserta lelang ini didanai oleh satu pelaku usaha yang sama atau setidak-tidaknya sebagian dana yang diperoleh oleh kadua peserta lelang ini didapatkan dari satu pelaku usaha  yang sama, sehingga persaingan dalam lelang gula tersebut hanyalah persaingan semu antar 2 (dua) perusahaan.
  10. Lelang tanggal 4 Januari 2005 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta lelang yakni PT Angles Products dan PT Bina Muda Perkasa sehingga sulit untuk mendapatkan harga yang wajara terhadap barang bukti berupa gula pasir kristl putih tersebut.
  11. PT Bina Muda Perkasa belum berpengalaman dalam kegiatan perdagangan gula maupun dalam industri gula serta tidak layak engikuti lelang karena:
  • Masih menggunakan data-data pemilik lama antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), pengesahan Akta Pendiriran PT dari departemen Kehakiman dan HAM dan Surat Keterangan Domisisli Perusahaan.
  • Belum pernah melakukan kegiatan apapun sejak dialihtangankan pada akhir tahun 2003 namun perusahaan ini memiliki ijin sebaga perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula,
  • Hanya mempunyai modal dan kekayaan bersih sebesar Rp. 100.000.000 dan tidak mempunyai karyawan kecuali seorang komisaris dan seorang Direktur serta tidak memiliki kantor maupun menyewa ruangan untuk kantor perusahaannya sendiri, bahkan pada akhir pemeriksaan kantor PT Bina Muda Perkasa berpindah di kediaman pribdi Joshua Vena Tanoza, direktur PT Bina uda Perkasa.
  • PT Bina Muda Perkasa berhenti melakukan penawaran sebelum Rp. 118.000.000.000,- dengan alasan yang tidak jelas.

12. Persayaratn pelaksanaan yang diterapkan oleh panitia lelang menurut analisa penulis diindikasikan m] melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 1 Kepmenkeu np. 304/KMK.01/2002 yang berbunyi:

“ Penjualan secara lelang didahului dengan pengumumnman lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual”

       Menurut pengertian ppasal 13 ayat 1 Kepmenkeu No. 343/KMK.01/2002 tersebut, sebelum dilakukan penjualan secara lelang harus dibuat suatu pengumuman akan diadakan lelang oleh penjual melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, tempelan atau melalui media elektronik yang mudah dibaca atau diketahui oleh masyarakat umum.

       Panitia lelang sebelum melakukan lelang gula ilegal memng melakukan pengumumamn lelang pada surat kabar tetapi pengumumaman itu dilakukan hanya poada surat kabar dan itupun sura kabar lolak Harian Jakarta yang tidak diketahui secara luas oleh masyarakat, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui akan adanya lelang gula ilegal tersebut dan terkesan panitia lelang mencoba untuk menutupi adanya lelang tersebut sehingga yang mengikuti le;ang tersebut ada 2 (dua) peserta saja, yaitu PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa.

13. Selain diduga melanggar Pasal 13 ayat 1 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 juga dianggap telah melanggar Pasal 15 ayat 1 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002. Pasal 15 ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

“Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari, jangka waktu pengumuman Lelang pertama ke pengumuman lelang kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar;
  • Pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet. Namun demikian apabila diekehndaki oleh penjual pengumuman pertama apat dilakukan dengan surat kabar harian; dan
  • Pengumuman kedua harus dilakukan melalui suart kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang”

Pelaksanaan lelang gula ilega; yang diselenggarakan oleh panitia Lelang secara jelas telah melanggar pasal 15 ayat 1 kepmenkeu no. 304/KMK.01/2002 karena pengumuman lelang yang dilakukan oleh panittia lelang hanya berselang 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang dan pengumuman lelang tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali pada surat kabar lokal. Selain itu, pengumuman tersebut dilakukan pada hari besar natal dan tahun baru sehingga tidak banyak i\orang yang mengetahui adanya lelang gu;a ilegal tersebut.

       Berdasarkan analisa terhadap penerapan persyaratan prosedur pelaksanaan lelang gula ilegal yang dilakukan oleh panitia lelang seperti diuraikan di aas, membuktikan bahwa panitia lelang gula ilegal telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002.

 

Tinjauan terhadap PT Angels products sebagai Pemenag tender Lelang Gula Ilegal, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy dalam kaitannya dengan Dugaan persekongkolan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

       PT Angels Product sebagai pemenang lelang gula ilegal, PT Bina Muda Perkasa dan Skamto Effendy dituduh telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU setelah mendpaat laporan, melakukan pemeriksaan terhadap PT Angels Product, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamto Effendy kemudia menganalisa dan menyimpulkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehngga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

       Unsur-unsur dalam pasal 22 tersebut yang perlu dipertimbangankan untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebu atas dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Angles Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy adalah sebagai berikut:

  1. Pelaku Usaha.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 5 tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegatan usaha dalam wikayah hukum Republik indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjnajian, menyelenggarakan brbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[4]

    • PT Angels products adalah abadan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik indonesa, emnyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dala bidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih di kejaksaan negeri jakarta Utara.
    • PT Bina Muda Perkasa adalah badan usaha yang berbentuk badan huku yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik indonesia yang menyelelnggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih di kejkasaan Negeri Jakarta Utara.
    • Sukamto effendy adalah orang perorangan yang menyelnggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan melakukan pendanaan terhadap kedua peserta lelang.
    • Susanto, S.H., M.H., adalah orang perorangan yang menyelenggaraka berbagai kegatan usaha dalam bidang ekonomi dengan menjadi Ketua Panitia lelang.
    • Dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenuhi.

2. Persekongkolan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha engan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender/lelang tertentu.

  • Susanto, S.H., M.H., sebagai ketua penitia lelang sengaja membuat persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi gula, sehingga persyaratan ini mengarah kepada:

a. PT Bina Muda Perkasa, karena PT Bina Muda Perkasa adalah sebuah perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pebrik gula meskipun perusahaan ini tidak pernah melakukan usaha di bidang usaha pabrik gula.

b. PT Angels Products, karena PT Angels Products adalah perusahaan yang bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik gula rafinasi gula.

  • Pengumuman lelang yang hanya dilakukan di harian lokal dan kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp. 50.000.000.000 hanya dalam waktu 2 (dua) hari kerja menunjukkan bahwa apabila panitia lelag sengajaa mengaearahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT Angles Products dan PT Bina Muda Perkasa. Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi

3. Pihak lain dalam kasus lelang gula ilegal ini adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

  • Susanto, S.H., M.H., sebagai Ketua panitia Lelang
  • Sukamto Effendy sebagai pihak yang iktu mendanai peserta lelang
  • PT Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana pralelang adalah pihak yang mengurus jalannya proses lelang sebelum pelaksanaan lelang.
  • Kantor Pengurusan Piutang dan lelang Negara (KP2LN) Kajarta II sebagai pihak yang menetapkan hari dan tanggal lelang
  • PT mavira Apprisindo Utama sebagai peneliti dan penilai barang bukti gula pasir kristal putih
  • Dinas Perindustrian  dan Perdagangan DKI Jakarta sebagai penilai barang bukti gula pasir kristal putih
  • Bahwa dengan demikian unsur pihak lain telah terpenuhi

4. Mengatur dan atau menetukan pemenang tender/lelang adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkn pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk emmnangkan peserta tender/lelang tertentu dengan berbagai cara.

  • Pemenuhan prosedur lelang dalam hal penetapan hari/tanggal lelang, penelitian dan penilaian barang yang akan dilelang dilakuakna hanya dalam waktu 1 (satu ) hari, yakni tanggal 28 Desember 2004
  • Persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha pabrik gula atau industri gula rafinasi gula adalah persayaratan yang mengarah kepada2 (dua 0 perusahaan peserta lelang.
  • Bahwa dengan deikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

       Unsur persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan keguatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan.

  1. Panitia secara sengaja mengurangi terjadinya persaingan ualam lelang sehingga meloloskan PT Angles products sebagai pemenang dengan cara persyaratan menyetor uang jaminanRP 50.000.000.000,- dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan memasang pengumuman lelang di harian lojal.
  2. Tindakan panitia tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan sehingga hanya sedikit perusahaan yang mengetahui atau mampu memenuhi persyatan tersebut.
  3. Bahwa dngan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

       Analisa mengenai dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effedy seperti yang telah diungkapkan di atas, membuktikan bahwa dugaan persekongkoln yang dilakukan oleh PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamto Effendy memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 22  UU  No. 5 tahun 1999. Dengan demikian, PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamto effendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

 

SIMPULAN

       Berdasarkan analisa kasus yang telah diuraikan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Proses pelaksanaan lelang gula ilegal yang dilaksanakan oleh panitia lelang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 Keputusan Menreri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002. Dengan demikian proses lelang gula ilegal yang diterapkan oleh panitia lelang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002.
  2. PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamto Effendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


[1] Ditha Wiradiputra, S.H. (Staf Pengajar FHUI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan

Kebijakan Usaha FHUI), Modul untuk Retooling Program under Employee Graduates at Priority

Disiciplines under TPSDP (Technology and Profesional Skills Development Sector Project) DIKTI.

Tanggal 14 September 2004, Jakarta, hlm. 1

[2] Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsonh Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 83.

[3] Menurut Memori Penjelasa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan suatu jasa.

[4] Data diambil dari pertimbangan hukum Keputusan KPPU No. 04/KPPU-L/2005.

Iklan
Categories: Pemikiran Penulis | 1 Komentar

Navigasi pos

One thought on “Case Study: Lelang Gula Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tetang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

  1. Dari anak muda jaman masa kini ingin mendapat kan pluang emas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: