Analisis Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham melalui Arbitrase Internasional (Sengketa Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara)


KASUS POSISI

 

uncitral nin yasmine       Perselisihan  terjadi antara Pemerintah RI dengan Newmont terkait divestasi saham perusahaan. PT. NNT mengoperasikan daerah tambang emas terbesar kedua di Indonesia. Setiap tahunnya Newmont membayar pajak dan royalti tambang kepada pemerintah RI yang nilainya triliunan rupiah. Akuisisi 7% saham Newmont oleh pemerintah RI yang baru saja dilakukan beberapa minggu lalu menghabiskan biaya 2,7 triliun rupiah sehingga nilai perusahaan diperkirakan hampir 40 triliun rupiah.  Dengan nilai aset dan pendapatan yang demikian tinggi, wajar bila saham Newmont menjadi incaran para pebisnis di bidang tambang. Salah satu grup bisnis Tambang yang sangat menginginkan dan telah memiliki saham Newmont adalah PT. Bumi Resources,Tbk milik Grup Bakrie yang dikenal dengan tambang batu bara besarnya di Kalimantan.

       Sesuai Kontrak Karya tahun 1986 yang ditandatangani Pemerintah RI dan PT. NNT, ada kesepakatan untuk mendivestasikan mayoritas saham Newmont kepada bangsa Indonesia (dalam kontrak disebut sebagai Indonesian Participant) setelah 5 tahun masa operasi tambang. Divestasi direncanakan bertahap dan dilakukan selama 5 tahun, yang semestinya jatuh pada tahun 2006-2010. Singkat kata divestasi Newmont gagal dilakukan pada masa awal periode tersebut dan baru dilakukan setelah Pemerintah RI menang dalam kasus divestasi saham tersebut di pengadilan arbitrase tahun 2009. Saham sebesar 31% mesti didivestasikan oleh kepemilikan asing Newmont (yang 20% telah dimiliki PT. Pukuafu Indah, perusahaan swasta nasional) sehingga Indonesian Participant bisa memiliki 51% saham perusahaan tambang ini.

       Perselisihan terjadi setelah Pemerintah RI menjatuhkan status default  (lalai)  kepada  Newmont,  11  Februari  2008,  karena  tidak  kunjung  menjual  3% sahamnya  untuk  periode  2006  dan  7%  saham  periode  2007.

        Pemerintah menggugat Newmont ke arbitrase internasional pada 3 Maret 2008. Di hari yang sama, Newmont juga mengajukan gugatan atas pemerintah. Pada 11 Juli 2008, Newmont mengajukan arbitrase tambahan terkait divestasi 7% saham  yang  diwajibkan  kontrak  karya.  Proses arbitrase berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3-8 Desember 2008 di Jakarta. Panel terdiri atas tiga anggota. Dua orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia, yaitu M Sonnarajah, dan pihak Newmont (Stephen Schwebel) dan satu ahli independen yang sekaligus menjadi ketua panel (Robert Briner).

        Pemerintah Indonesia mengajukan dua tuntutan, yaitu meminta panel arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah bisa melakukan terminasi kontrak karya Newmont dengan alasan karena perusahaan melakukan kelalaian alias default. Apabila terminasi tidak bisa dilakukan, pemerintah meminta arbitrase memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi terkait default. Isi surat Dirjen Minerba Pabum itu diacu oleh arbitrase dalam menetapkan putusan mereka soal pelaksanaan divestasi. Sebaliknya, Newmont meminta pihak arbitrase untuk menyatakan pihaknya tidak melakukan kelalaian yang bisa berakibat pada terminasi kontrak. Meminta arbitrase menentukan apakah first right of refusal pemerintah sudah tidak berlaku lagi. Dengan alasan itu, Newmont bisa menjual sahamnya kepada pihak yang diinginkan.

       Jaksa Pengacara Negara (JPN) Joseph Suwardi Sabda mengatakan, panel arbitrase menilai, kesalahan NNT yang lalai dalam melakukan divestasi 17 persen sahamnya, belumlah fatal sehingga tidak sebanding jika harus diganjar terminasi kontrak. Kondisinya akan berbeda apabila porsi saham yang lalai didivestasi itu 50 persen lebih. Namun, JPN mengatakan, masih ada kemungkinan kontrak NNT diakhiri jika tidak sanggup mematuhi putusan arbitrase. Sebab sesuai bunyi kontrak karya, terminasi dapat dilakukan jika perusahaan tidak sanggup memperbaiki kesalahan sampai batas waktu yang diberikan.

       Pemerintah  RI sebelumnya  menolak  karena menilai  pengajuan  arbitrase  itu  belum  memenuhi  syarat,  karena  status  lalai  belum dijatuhkan, akhirnya menerima penyatuan arbitrase dan dimulai pada 15 Juli 2008. Melalui proses panjang, akhirnya Majelis Arbitrase Internasional mengeluarkan  lima keputusan  final pada 31 Maret 2009 yang memenangkan Pemerintah RI.

       Pada 31 Maret 2009, Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan gugatan atas kasus divestasi PT NNT di arbitrase internasional. United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional, memerintahkan PT NNT untuk melaksanakan ketentuan pasal 24.3 Kontrak Karya. Mereka juga menyatakan bahwa PT NNT telah melakukan default (pelanggaran perjanjian), memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17 persen saham, yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3% dan 7% tahun 2007 kepada pemerintah daerah sedangkan untuk tahun 2008 sebesar 7% kepada Pemerintah Republik Indonesia. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Selain itu, saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (clean and clear) dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT NNT. Newmont juga harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan arbitrase dan harus dibayar dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Perusahaan tambang yang berkantor pusat di Denver, Colorado itu wajib membayar biaya yang telah dikeluarkan pemerintah untuk proses arbitrase sebesar AS$ 1,8 juta.

       Divestasi saham pada usaha pertambangan asing yang diartikan sebagai sejumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia dalam Pasal 24 KK disepakati bahwa PT NNT berkewajiban mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-sekurangnya 15%, pada akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun ke-8 sekurang-kurangnya 37%, pada akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan pada tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Semua kewajiban dari perusahaan menurut Pasal 24 ayat (4) KK akan dianggap dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% yang diterbitkan dan yang ada pada waktu ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.

SUBYEK HUKUMpt ntt nin yasmine

     

       Subjek hukum ialah pembawa hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Ada dua pihak yang terkait dengan sengketa ini yaitu:

  1. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Penggugat
  2. PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai Tergugat.

       Serta United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang juga menjadi subyek hukum sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban

 

 

TUNTUTAN PENGGUGAT

 

        Pemerintah Indonesia mengajukan dua tuntutan, yaitu :

  1. Meminta panel arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah bisa melakukan terminasi kontrak karya Newmont dengan alasan karena perusahaan melakukan kelalaian alias default.
  2. Apabila terminasi tidak bisa dilakukan, pemerintah meminta arbitrase memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi terkait default.

 

 

PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

       Keputusan Arbitrase Internasional tertanggal 31 Maret 2009 memenangkan Pemerintah RI dan memerintahkan PT NNT untuk:

  1. Melaksanakan  ketentuan  pasal  24  (3)  Kontrak  Karya  tentang  kewajiban mendivestasikan sahamnya.
  2. PT NNT dinyatakan telah melakukan default (pelanggaran perjanjian)  .
  3. Memerintahkan PT. NNT melakukan divestasi 17% saham dari tahun 2006 – 2008 kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
  4. Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai  (clean and clear) dan  sumber  dana untuk pembelian saham itu bukan menjadi urusan PT NNT.
  5. Memerintahkan  PT  NNT  mengganti  biaya  yang  sudah  dikeluarkan  pemerintah bagi  kepentingan  arbitrase  perkara  ini  dalam  tempo  30  hari  sesudah  tanggal putusan arbitrase

 arbitrase nin yasmine

 

IDENTIFIKASI MASALAH

 

       Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan-permasalahan hukum yaitu:

  1. Apakah penyelesaian sengketa antara Pemerintah RI dengan PT Newmont Nusa Tenggara melalui Arbitrase Internasional telah sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999?
  2. Apakah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dalam Kasus PT Newmont Nusa Tenggara telah memenuhi Syarat-Syarat dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999 dan ketentuan dalam Konvensi New York 1958?

 

LANDASAN TEORI

 

       Abitrase  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  perusahaan  selain  mediasi, negoisasi,  dan  pengadilan.  Menurut  Black’s  Law  Dictionary  arbitrase  didefinisikan sebagai:

“Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons  in  some disputed matter,  instead of  carrying  it  to  establish  tribunals of  justice, and  is  intended  to avoid  the formalities,  the delay,  the expense and vexation of ordinary  litigation”.

      Menurut  Pasal  1  angka  1 Undang Undang Nomor  30  tahun  1999 Arbitrase adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  umum  yang didasarkan  pada  Perjanjian Arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Dilihat  dari  bentuknya,  arbitrase  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  pertama,  Klausul arbitrase yang  tercantum dalam suatu perjanjian  tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul  sengketa  (Pactum  de  compromitendo).  Kedua,  suatu  perjanjian  Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta kompromis).

       Pendapat  hukum  lembaga  arbitrase  bersifat  mengikat  (binding),  oleh  karena  pendapat tersebut akan menjadi bagian  tidak  terpisahkan dari perjanjian pokok  (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat  hukum  tersebut  berarti  pelanggaran  terhadap  perjanjian  (breach  of  contract  – wanprestasi).  Oleh  karena  itu  tidak  dapat  dilakukan  perlawanan  dalam  bentuk  upaya hukum apapun.

      Putusan  Arbitrase  bersifat  mandiri,  final  dan  mengikat,  berkekuatan  hukum  tetap, sehingga  ketua  pengadilan  tidak  diperkenankan  memeriksa  alasan  atau  pertimbangan putusan arbitrase tersebut.  Dalam  jurisprudensi  (keputusan  “hakim”  terdahulu  yang  digunakan  sebagai  dalil  untuk memutuskan  kasus  serupa)  kita  mengetahui  ada  suatu  kasus  yaitu  Arrest  Artist  de Labourer, dimana perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri padahal sudah memuat klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketanya. Sekalipun dalam praktik, masih kerap dijumpai pengadilan negeri yang melayani gugatan pihak yang kalah dalam arbitrase.

        Arbitrase baik nasional maupun Internasional mempunyai fungsi dan peran dalam kerangka proses penyelesaian sengketa khususnya pada perdagangan. Arbitrase merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat di pilih di antara penyelesaian sengketa komersial yang tersedia  karena arbitrase merupakan tempat penyelesaian sebagai forum komersial efektif dan Komersial yang reliable, efisien  dan efektif.

       Forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat di antranya dapat di ketahui sebagai berikut:[1]

  1. Kebebasan Kepercayaan, Keamanan yang Arbitrase menarik berbagai perusahaan, pedagang untuk memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.
  2. Keahlian (expertise) disini para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai keahlian yang di sengketakan melalui pengadilan
  3. Cepat dan hemat biaya proses Arbiter tidak terlalu formal sehingga mekanisme penyelesaian masalah lebih fleksibel. Di bandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian maka proses arbitrase lebih mudah dan efisisen. dan juga pada Arbitrase tidak ada putusan banding atau upaya hukum lainnya.
  4. Bersifat rahasia arbitrase sifatnya melindungi para pihak dari publisitas yang merugikan serta segala akbiatnya
  5. Pertimbangan putusan arbitrase  lebih bersifat privat oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian arbiter lebih bersifat privat dari pada bersifat public.
  6. Kecenderungan yang modern di maksudkan bahwa dalam dunia perdagangan internasional kecenderungan yang terlihat adalah Liberalisasi peraturan/perundang-undangan arbitrase untuk lebih mendoorong penggunaan arbitrase dari pada penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan umum.
  7. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang menghendaki putusan penyelesaian pada forum arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding) kedua belah pihak. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum. Sehingga untuk memperoleh putusan yang tetap perlu waktu yang lama atau cukup lama.

       Pada Arbitrase dikenal dengan teori Keadilan Rawls adil merupakan sifat yang harus di miliki oleh manusia dalam rangka membela kepada siapapun tanpa terkecuali walaupun berdampak akan merugikan dirinya sendiri adil adalah bahwa mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun dari segi ukuransehingga dari sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.[2]

       Teori Intuisionisme Rawls berpendapat bahwa teori ini dapat membantu kita dalam proses problem keadilan. Pedekata intuitif bisa terjadi sangat problematis terutama pada peragamnya sudut pandang yang bisa diterapkan pada berbagai macam sudut masalah khususnya pada suatu masalah. Kususnya masalah keadilan dan pasti bukan jalan keluar yang memadai.

       Keadilan pada konteksnya adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap obyek diluar diri kita. Persoalan keadilan merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks sebab menyangkut hubungan pada manusia atau antar manusia dari dari segala kehidupannya.[3]

        Pada Arbtirase pilihan pada forum arbitrase sebagai fenomena penyelesaian sengketa ialah seperti Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) karena arbitrase pada dasarnya tergolong kelompok Adjudicatory methods of settlement atau adjudication yang terdiri dari dua prototype yakni litigasi di pengadilan dan arbitrase. Sedangkan metode ADR termasuk dalam kelompok non-adjudicatory methods of settlement yang meliputi mediasi konsoliasi tapi berbeda dengan arbitrase pada arbitrase putusan mengikat final tapi pada konsoliasi dan mediasi putusan tidak dapat menghasilkan putusan yang mengikat yang dapat di laksananakan. [4]

       Klausul arbitrase ada stabdar-standanya misalkan klausul arbitrase ICSIDbentuk standar dari yang sederhanan dari Arbitrase.bentuk standar pada arbitrase ini menunjuk pda arbitrase ICSID dapat di modofikasi menurut ke inginan para pihak.[5] Pada standart klausula Arbitrase menurut UNCITRAL (United Nations Commission On International Trade Law). Dan di kenal dengan Standart klaususulan menurut menurut ICC. Sedangkan standart klausull menurut ketentuan nasional di lingkup nasional di Indonesia di kenal dengan forum Arbitrase BANI.[6]

       Dalam menyelesaikan hukum yang di pakai pada Arbitrase pertama-tama hukum yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana yang bedasarkan perjanjian kontrak/ dokumen kontrak. Apabila tidak ada hukum yang tegas di pilih oleh para pihak maka hukum yang di berlakukan adalah hukum yang di buat para pihak yang telah di perjanjikan di buat atau hal-hal yang lain memberikan petunjuk pada hukum yang di pakai.

       Persyaratan mengenai kasus-kasus khusus untuk pengadilan menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 di undangkan sebagai pengaturan bagi masyarakat dan para arbiter yang menghadapi penyelesaian sengketa.

       Mengenai penyelesaian sengketa dapat di kategorikan pada tiga 3 golongan yang routine tentunya cara ADR :

  1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi berupa negosiasi bersifat langsung maupun melalui pernytaaan pihak ketiga (mediasi dan konsoliasi).
  2. Penyelesaian sengketa dengan cara Litigasi baik yang bersifat nasional Internasional.
  3. Penyelesaian sengketa melaui arbitrase baik yang bersifat ad-hoc maupun yang melembaga.

        Penyelesaian Arbitrase dipilih untuk sengketa kontraktual baik yang bersifad sederhana maupun yang kompleks) yang dapat di golongkan menjadi:

  1. Quality Arbitration yang menyangkut permasalahan factual (Question Of Fact) dengan sendirinya memerlukan arbiter dengan kualifikasi yang tinggi
  2. Tehcnical Arbitraion tidak menyangkut permasalahan factual (ontruction of document) atau aplikasi ketentuan kontrak.
  3. Mixed Arbitration sengketa baik mengenai permasalahan factual maupun hukum (Question of law)

       Peranan badan arbitrase komersial dalam menyelesaiakan sengketa isnis sangat penting untuk sekarang ini khususnya pada bidang perdagangan internasional maupun internasional dewasa ini sangatlah pemting. Banyak kontrak Internasional yang memasukan klausulal arbitrase dsan khusus bagi kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa eperti ini sangatlah penting dan memberi ke untungan sendiri daripada melalui badan peradilan.

        Tahap-tahap Arbitrase  adanya Klaususl arbitrase, permulaan ada pendaftaran, persyaratan umum yang harus di pennuhi, adanya Konstitusi majelis arbitrase (yaitu jumlah arbiter, kewarganegaraan/keahlian ariter,pemebritauhuan oleh arbiter, prosedur penunjukkan arbiter, keahlian arbiter), dan Proses arbitrase seperti adanya penyerahan berkas kepada arbiter pemeriksaan, bukti-bukti, para ahli, proses persidangan,dan yang terakhir putusan arbitrase yaitu jangka waktu tempat dan bentuk pemberitahuan dan akibat dari putusan , penentuan biaya dan juga adanya pembetulan pututsan dan ketetapan?berakhirnya suatu putusan dan perlindungan dari suatu putusan

newmont nin yasmine

ANALISIS

Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara dikaji dari UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

       Di zaman sekarang ini, dalam menyelesaikan sengketa, para pihak dihadap banyak sekali pilihan. Tidak hanya melalui pengadilan, mereka juga bisa menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan  atau  sering  disebut  dengan model Alternative  Dispute  Resolution (Alternatif Penyelesaian  Sengketa), yang  salah  satunya  termasuk  Arbitrase.  Masing-masing  media penyelesaian sengketa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut tergantung pada pada beberapa faktor  misalnya  jenis  dan  sifat  transaksi;  strategi  masing-masing pihak  yang bertransaksi  dan pelaksanaannya.

       Seperti halnya dalam kasus di atas yaitu perselisihan sengketa antara Pemerintah RI Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.  Kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketanya memilih  Arbitrase  sebagai  tempat  mencari  penyelesaian  sengketa.  Pemerintah  Indonesia mempermasalahkan kelalaian PT Newmont yang gagal melaksanakan kewajiban divestasi dan menyatakan bahwa dapat diakhirinya kontrak karya. Pada Pasal 24 ayat 3 Kontrak karya antara Pemerintah RI dan PT NNT menyatakan bahwa pemegang saham asing PT NNT diwajibkan menawarkan saham asing PT NNT sehingga pada tahun 2010 minimal 51% saham PT NNT akan beralih ke Pemerintah RI atau peserta Indonesia lainnya. Saat ini 80% saham PT NNT yang mengeksplitasi tambang tembaga dan emas di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikuasai Nusa Tenggara Partnership (Newmont 45% dan Sumitono 35%). Sisa 20% dimiliki PT Pukuafu Indah.

       Kasus sengketa antara Pemerintah RI versus PT Newmont NNT terkait dengan tuduhan wan prestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat tersebut  telah melewati sebuah pergulatan hebat di forum arbitrase internasional, akhirnya putusan arbitrase international memutus PT Newmont NNT bersalah dan dibebani kewajiban untuk mendivestasikan saham sesuai dengan prosentase yang tertera dalam perjanjian kontrak karya yang telah disepakati.

       Dalam  sidang  arbitrase  antara  Pemerintah  RI  dengan  PT  NNT,  31  Maret  2009, diputuskan  perusahaan  emas  asing  ini  harus  mendivestasi  17%  sahamnya  pada  pihak Indonesia dalam keadaan bersih dari gadai. Perusahaan asal Nevada AS itu diberi waktu 180 hari menuntaskan divestasi tersebut, terhitung sejak putusan.

      Arbitrase dilangsungkan dengan komposisi majelis arbitrase yaitu, panel terdiri atas tiga anggota. Dua orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia, yaitu M Sonnarajah warga negara Indonesia dan pihak Newmont (Stephen Schwebel) dan satu ahli independen yang sekaligus menjadi ketua panel (Robert Briner). Proses arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara  berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3-8 Desember 2008 di Jakarta.

       Pengertian putusan arbitrase asing, dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam Pasal ini dijelaskan, yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing (menurut Konvensi ini) ialah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan (made in the territory of a states other than the states where the recognition and enforcement of such awards are sought).

       UU 30/1999 tentang Arbitrase tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional. Namun dalam Pasal 1 angka 9 UU tersebut diberikan pengertian mengenai Putusan Arbitrase Internasional, yaitu:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

       Didasarkan atas pengertian tersebut maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur  arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional sehingga dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional. Apabila dilihat dari rules yang dipakai, yaitu rules dari United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsur asing (foreign elements) dari arbitrase ini yang menyebabkan arbitrase  ini dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional.

       Perlu diingat, faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutlak. Tidak mesti persengketaan terjadi antara dua pihak yang saling berbeda kewarganegaraan. Bisa juga persengketaan terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama, asal mereka sepakat persengketaan diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Dalam kasus yang demikian, putusan arbitrase yang bersangkutan adalah arbitrase asing.[7]       Dilihat dari kronologis, putusan arbitrase internasional yang memenangkan pihak penggugat (Pemerintah RI) itu sudah benar adanya, karena berdasarkan ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, tercantum klausula perjanjian yang menegaskan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT Newmont untuk mendivestasikan sahamnya kepada pemerintah daerah. Tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Newmont sehingga pemerintah merasa dirugikan haknya. Mengacu kepada perjanjian yang ada, bahwa setiap sengketa yang timbul akibat adanya perjanjian itu, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui lembaga arbitrase internasional.

       Langkah hukum yang ditempuh pemerintah RI dengan menggugat Newmont NNT ke arbitrase internasional sudah tepat dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kontrak karya.

       Meskipun Newmont berkelit dan membantah tudingan melakukan pelanggaran dengan menunjukan beberapa bukti, bahwa saham-saham Newmont sedang berada pada posisi tergadaikan sehingga hal itu menjadi kendala dan menyebabkan tidak terlaksanakanya kewajiban divestasi tersebut tetapi arbiter yang memimpin persidangan arbitrase dalam sengketa Pemerintah RI versus PT Newmont tersebut tidak mau terjebak dalam skenario hukum yang didalilkan oleh Newmont sehingga mampu menghasilkan pustusan yang obyektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh arbitrase.

       Berdasarkan peta kasus terlihat bahwa:

  1.  Ada kontrak karya pertambangan antara Pemerintah RI dengan PT Newmont NNT;
  2. Mereka menyepakati klausula kontrak yang ada, hal itu dibuktikan dengan penandatanganan persetujuan pelaksanaan kontrak oleh para pihak;
  3. Newmont telah melakukan eksplorasi di lokasi yang menjadi salah satu obyek perjanjian;
  4.  Newmont tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati bersama untuk mendivestasikan sahamnya sesuai besaran yang telah diperjanjikan;
  5. Dalam jangka waktu tertentu Newmont tidak ada iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya.

       Berdasarkan hal tersebut, secara terang menunjukan bahwa kesalahan berada pada pihak Newmont NNT, sebab terdapat point dalam klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa Newmont berkewajiban mendivestasikan saham pertambangan dan itu tidak dilaksanakan oleh Newmont. Sehingga secara hukum Newmont dianggap telah melakukan breanch of contract (pelanggaran terhadap kontrak). Hal tersebut berarti bahwa kemenangan yang diperoleh oleh pemerintah RI melalui putusan arbitrase itu sesuai dengan kaidah hukum dan asas keadilan.

       Obyektifitas para arbiter yang memimpin persidangan dan memutus perkara ini patut diapresiasi positif oleh dunia internasional, khususnya oleh para pelaku bisnis. Hal tersebut menunjukan bahwa arbitrase merupakan alternative penyelesaian sengketa yang efektif dan creadible. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Pesimisme memang seringkali muncul ketika menghadapi persoalan hukum di lembaga internasional. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya kemampuan para ahli hukum kita dalam penguasaan aspek-aspek hukum internasional dan argumentasi hukum. Dengan adanya putusan arbitrase ini berarti secara hukum posisi pemerintah sangat kuat untuk menuntut hak-haknya dari PT Newmont NNT. Dasarnya adalah, bahwa berdasarkan asas yang dianut dalam hukum arbitrase, putusan arbitrase itu sifatnya final and binding sehingga tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh apabila suatu kasus telah diputus oleh persidangan arbitrase.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dalam Sengketa Divestasi antara Pemerintah RI dengan PT Newmont Nusa Tenggara.

       Kegagalan divestasi pada periode tahun ke enam dan ke tujuh menyebabkan tertundanya pelaksanaan divestasi wajib ini. Sehingga pemerintah Indonesia mengenakan status lalai dan berujung pada penetapan wanprestasi pada Arbitrase dalam negeri. Sesuai dengan perjanjian kontrak karya yang di dalamnya terdapat ketentuan pelaksanaan tempat menurut Pasal 22 ayat 3 akan diadakan di Jakarta kecuali kedua belah pihak mufakat memilih tempat lain.

       Klausula arbitrase bukanlah merupakan suatu perjanjian bersyarat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya tidak digantungkan kepada suatu kejadian tertentu di masa yang akan datang serta tidak dipersoalkan mengenai masalah pelaksanaan  perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang berselisih tersebut. Klausula arbitrase ini merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok, itu sebabnya disebut sebagai perjanjian assesoir yang berisi mengenai persyaratan khusus mengenai cara penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Dan tidak menyimpangi ketentuan pada Pasal 22 ayat 3 ini, karena arbitrase yang berdimensi internasional lebih sering dihunakan oleh kalangan bisnis lintas negara. Maka kondisi ini dapat dipahami apabila dua pihak dalam perjanjian dari negara yang berbeda akan merasa penyelesaian sengketa dalam pengadilan di negara salah satu pihak dapat menimbulkan ketidakpercayaan, maka akan lebih baik apabila akan diselesaikan oleh badan arbitrase internasional yang berpusat di negara lain yang dianggap netral.

       Karena alasan menggeruk keuntungan sebanyak-banyaknya perusahaan swata asing di Indonesia berkecenderungan untuk menghindari adanya pembagian keuntungan apalagi yang dibagikan cukup besar dengan penjualan sekitar 1,5 milyar dollar lebih pada tahun 2005. Nilai penjualan tersebut cenderung meningkat seiring dengan peningkatan harga emas dan tembaga di pasaran Internasional. Dengan skema divestasi saham sebagaimana yang diatur pada Pasal 24,4.  Perjanjian kontrak pada PT NNT dengan pemerintah Indonesia, maka dalam tiga tahun ke depan PT NNT, telah dimiliki oleh mayoritas nasional dengan andil sebesar 51% saham.

       Untuk melaksanakan putusan arbitrase ini diperlukan penetapan melalui Pengadilan Negeri. Untuk pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang telah dilaporkan oleh arbiter yang menyerahkan putusan arbiter selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

       Pendaftaran dan pencatatan ini kegunaannya ialah untuk kepentingan atas pelaksanaan putusan Arbitrase tersebut, jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tersebut tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dalam hal yang demikian maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut didaftarkan dan dicatat, dapat menjatuhkan  perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

       Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri, diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam suatu proses yang sesuai:[8]

  1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka;
  2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan arbitrase; dan
  3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

       Seperti uraian yang telah dikemukakan di depan, arbitrase menjanjikan penyelesaian yang cepat serta tidak melibatkan badan-badan Negara dalam mengambil putusan. Sehingga banyak negara telah menyetujui pemakaian arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan antar negara. Terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter tersebut, dan kemudian akan dapat dilaksanakan di negara dimana putusan tersebut seharusnya dijalankan. Hingga saat ini dikenal beberapa konvensi tingkat internasional yang berisikan kesepakatan dari para peserta konvensi tersebut untuk menerima, mengakui dan melaksanakan setiap keputusan arbitrase di negara peserta konvensi yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi yang pertama berkaitan dengan perselisihan dalam bidang penanaman modal yaitu ICSID Convention, yang kedua berhubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan semua putusan arbitrase asing di Indonesia yaitu New York Convention 1958.

       New York Convention menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang di ambil di luar wilayah negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi New York. Hal ini merupakan pengakuan pada setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi New York agar memperlakukan semua putusan arbitrase yang diambil di Negara lain seolah-olah sebagai putusan arbitrase dalam negeri.

       Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur ketentuan mengenai arbitrase internasional hanya mengenai aspek putusannya atau eksekusinya, tetapi sama sekali tidak menyebutkan definisi dari arbitrase internasional. Menurut Munir Fuady, arbitrase internasional yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebenarnya adalah arbitrase asing.[9]

       Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1958  yang mempersoalkan putusan eksekusi arbitrase asing (foreign arbitral award), bukan hanya arbitrase Internasional. Bahkan dalam sejarah hukum arbitrase di Indonesia, juga yang dikenal adalah eksekusi putusan arbitrase asing. Hal ini terlihat dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 yang mengesahkan berlakunya Konvensi New York 1958 maupun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. [10]

      Dihadapkan kepada badan peradilan di Indonesia yang dianggap belum mampu dalam permasalahan transaksi bisnis Internasional, sesuai dengan keputusan pemerintah mengajukan kegagalan divestasi PT NNT kepada arbitrase internasional maka akan timbul pertanyaan mengenai keraguan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku di Indonesia, keputusan hakim asing tidak dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia. Pengadilan di Indonesia hanya dapat menggunakan keputusan tersebut sebagai salah satu bahan atau bukti  dalam memberikan keputusannya sendiri dalam suatu perkara baru yang diajukan ke hadapan pengadilan tersebut. Dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka perlu diperjanjikan bahwa putusan arbitrase tersebut “final and binding”, yaitu tidak bisa dimintakan banding ke pengadilan. Walaupun sudah ditetapkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilaksanakan melalui arbitrase , tidak jarang salah satu pihak tetap mengajukan perselisihannya ke Pengadilan, namun Mahkamah Agung RI konsisten dengan kompetensi ablosut yaitu apabila para pihak telah memperjanjikan arbitrase sebagai tempat sengketa, pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.

       Menurut Pasal V Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Luar Negeri, meyatakan bahwa negara yang diminta untuk melaksanakan putusan arbitrase luar negeri dapat menolak melaksanakannya karena beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah petikan dari Pasal V Konvensi New York 1958:

  1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

a)      The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or

b)      The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or

c)      The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or

d)      The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or

e)      The award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

 2.  Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

a)      The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or

b)      The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

       Selanjutnya Pasal VI Konvensi ini juga menegaskan kembali mengenai penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal V ayat (1) huruf e dengan menyatakan bahwa:

“If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security”.

       Berdasar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi New York Pasal V tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase luar negeri tidak dengan serta merta dapat dilaksanakan di negara dimana putusan tersebut dimohonkan untuk dieksekusi sebelum memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konvensi ini. Dan putusan arbitrase Internasional dapat merupakan salah satu bahan yang akan ditindaklanjuti dengan memohonkan penyelesaian perkara kepada pengadilan di Indonesia.

       Indonesia, melalui dikeluarkannya Keppres No. 34 tahun 1981,  telah menjadi anggota dalam Konvensi New York 1958 tentang Penerimaan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang mana atas dasar artikel 3 konvensi tersebut Indonesia harus menerima dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang akan dilaksanakan atau dieksekusi di wilayahnya.  Dalam kasus di atas eksekusi putusan arbitrase dapat dilakukan karena alasan untuk melakukan penolakan sebagaimana yang tercantum Pasal V dan VI Konvensi New York 1958 tidak terpenuhi.

       Selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 66 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, maka ada beberapa syarat suatu putusan arbitrase asing/internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia:

  • Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Indonesia dan  Swiss, negara dimana putusan dijatuhkan, terikat dalam perjanjian multilateral yaitu pada konvensi New York 1958, yang mana Swiss telah meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 1 Juni 1965.

  • Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

 Putusan arbitrase dalam kasus ini merupakan putusan atas sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang dalam klasifikasi hukum di Indonesia masuk dalam lingkup hukum perdagangan (commercial law)

  • Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Masalah ketertiban umum (Public Order/Public Policy) adalah sesuatu yang sudah cukup lama diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya dalam hukum perdata internasional. Tidak adanya ketentuan yang baku mengenai batas-batas suatu ketertiban umum selalu menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing secara tidak langsung memberikan definisi dari ketertiban umum di Indonesia yaitu sebagai sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sendi-sendi asasi yang dimaksud dan sejauh apakah pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi tersebut.

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa dengan ditabraknya sendi-sendi asasi di suatu negara maka akan menimbulkan kegoncangan yang luar biasa hebat dari suatu negara. Adanya putusan dari arbitrase yang mengharuskan  PT Newmont Nusa Tenggara melakukan divestasi sahamnya tampaknya masih terlalu jauh untuk dikatakan sebagai putusan yang menggoncangkan sendi-sendi asasi di Indonesia.

  • Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  • Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakaan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Kasus PT NNT melibatkan langsung Negara Republik Indonesia karena PT NNT adalah badan usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia.

       Atas dasar telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 66 UU 30/1999 maka seharusnya putusan arbitrase dalam kasus ini dapat dilaksanakan dalam wilayah hukum Republik Indonesia

 

SIMPULAN

 

       Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Didasarkan atas pengertian Pasal  1 angka 9 UU N0. 30 Tahun 1999 maka putusan arbitrase antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara adalah Putusan Arbitrase Internasional karena di bawah prosedur  arbitrase United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) yang terdiri dari panel yang dikenal secara internasional sehingga rules yang dipakai ialah rules dari United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL), adanya arbitrator asing, maka menunjukkan adanya unsur asing (foreign elements) dari arbitrase ini  dapat dikatakan pula bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional.
  2. Indonesia  melalui dikeluarkannya Keppres No. 34 tahun 1981,  telah menjadi anggota dalam Konvensi New York 1958 tentang Penerimaan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang mana atas dasar artikel 3 konvensi tersebut Indonesia harus menerima dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang akan dilaksanakan atau dieksekusi di wilayahnya. Dalam kasus di atas eksekusi putusan arbitrase dapat dilakukan karena alasan untuk melakukan penolakan sebagaimana yang tercantum Pasal V dan VI Konvensi New York 1958 tidak terpenuhi.  Selain hal tersebut, atas dasar telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 66 UU 30/1999 maka seharusnya putusan arbitrase dalam kasus ini dapat dilaksanakan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 Gary Goodpaster, felix, fatma jatim. Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang secara umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.1995.

Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Huala Adolf. Arbitrase Komersial Internasional. Raja Grafindo Persad.Jakarta. 2005.

Munir Fuady, Arbitrase Internasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Priyatna Abdurrasyid. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Fikahati Aneska. JAkarta. 2002.

Satjipto Rahartdjo. Ilmu Hukum, Alumni. Bandung. 1996.

Sajtjipto Rahardjo. Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Alumni. Bandung 1989.

Sofyan Mukhtar. Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa Perdata Dagang. Varia peradilan No 48.1999.

Sudargo Gautama. Kontrak Dagang Internasional. Alumni Bandung. 1976.

Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase.

Keppres Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi New York 1958.

Perma nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Konvensi New York Tahun 1958

 


[1] Gary Goodpaster, felix, fatma jatim, Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang secara umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,1995 , hlm 19-22

[2]Satjipto Rahartdjo, Ilmu Hukum, Alumni. Bandung. 1996, Hal-51

[3] Sajtjipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1989, Hal 106

[4] Sofyan Mukhtar, Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa Perdata Dagang,Varia peradilan No 48.1999. Hal 126

[5] Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1976, hal-151.

[6] Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 21-25

[7] Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.21

[8] Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 142

[9] Munir Fuady, Arbitrase Internasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 183.

[10] Ibid, hlm 184

Iklan
Categories: Pemikiran Penulis | 3 Komentar

Navigasi pos

3 thoughts on “Analisis Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham melalui Arbitrase Internasional (Sengketa Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara)

  1. Belum baca isi klausul KK-nya.. tapi umumnya Arbitrase untuk sengketa Investasi antara negara dan investor (asing) biasanya menggunakan ICSID (international Centre for Settlement of Investment Dispute). Uncitral itu biasanya untuk sengketa dagang.

  2. Reblogged this on Hello Fans!.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: