Pencocokan Piutang dalam Perkara Kepailitan


PENCOCOKAN PIUTANG

 

1. Untuk apa dilakukan Pencocokan Piutang?

Pencocokan Piutang atau disebut dengan tahap sekestrasi atau tahap konsevator atau tahap penyimpanan/penitipan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitor atau piutang Kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditor, pengakuan sebagai Kreditor maupun mengenai besarnya piutang.

Pencocokan Piutang diatur dalam Pasal 113 s/d 143 UU K-PKPU.

 

2. Apa yang dimaksud dengan Utang?

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pencocokan utang adalah pengertian “utang” itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 6 pada Ketentuan Umum UU K-PKPU menegaskan definisi utang adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Jika melihat dari definisi utang dalam UU K-PKPU tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud utang hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan uang (pinjam-meminjam uang). Perngertian utang menurut para ahli terbagi menjadi pengertian utang dalam arti sempit dan utang dalam arti luas. Menurut pendapat anda menganut pengertian utang dalam arti manakah definisi utang dalam UU K-PKPU? Apakah perbedaan antara pengertian utang dalam arti sempit dan pengertian utang dalam arti luas?

Pertanyaan : Cari perbedaan antara utang dalam arti sempit & utang dalam arti luas! Referensi: Pasal 1233 & 1234 KUHPerdata!

 

Kemudian jika kita melihat pada Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dari kalimat tersebut maka timbul pertanyaan: Apakah ada utang yang tidak dapat ditagih?

 

3. Ketentuan Mengenai Piutang!

Dalam pencocokan piutang, piutang akan dimasukkan dalam 3 daftar piutang:

  1. Daftar Piutang Yang Diakui[1];
  2. Daftar Piutang Yang Diakui Sementara;
  3. Daftar Piutang Yang Dibantah.

Begitu pula dalam Kreditor dalam pencocokan piutang, akan digolongkan menjadi jenis-jenis Kreditor:

  1. Kreditor yang diakui yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang yang Diakui;
  2. Kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang Yang Diakui Sementara;
  3. Kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang Yang Dibantah.

Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Perkara perselisihan tersebut diperiksa secara sederhana.

Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

project-buku165

4. Bagaimanakah ketentuan mengenai Pencocokan Piutang?

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU. Ketentuan mengenai pencocokan piutang antara lain sebagai berikut:

  1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
    1. batas akhir pengajuan tagihan;
    2. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
    3. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
  2. Tenggang waktu antara tanggal pengajuan tagihan dan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari;
  3. Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.

 

5. Apakah Hak & Kewajiban Kreditor dalam Pencocokan Piutang?

  • Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda;
  • Atas penyerahan piutang Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

 

6. Apakah Hak & Kewajiban Debitor dalam Pencocokan Piutang?

  • Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit;
  • Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
  • Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

 

7. Apakah Hak & Kewajiban Kurator dalam Pencocokan Piutang?

  • Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
  • Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima;
  • Kurator berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli;
  • Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri;
  • Dalam daftar dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
  • Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya;
  • Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-Cuma;
  • Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

 

8. Apakah Hak & Kewajiban Hakim Pengawas dalam Pencocokan Piutang?

  • Dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator;
  • Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator;
  • Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor;
  • Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi;
  • Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda,
  • tanpa suatu panggilan.

 

9. Pengucapan Sumpah dalam Pencocokan Piutang.

  • Pengucapan sumpah wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
  • Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.
  • Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.

 Silakan klik materi sebelumnya untuk mengetahui lebih banyak tentang Hukum Kepailitan

 

 

Footnote:

[1] Pasal 126 UU K-PKPU : piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.

Categories: Pemikiran Penulis | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: