Hukum Kepailitan Internasional


project-buku187

 

Jika PT X perusahaan induknya ada di Perancis dinyatakan pailit, bagaimana dengan PT X yang ada di Indonesia, Singapore, Belanda dan perusahaan-perusahaan cabang lainnya?? Apakah ikut pailit?
Kemudian sebaliknya, jika PT X yang ada di Indonesia dinyatakan pailit, apakah akan berimbas pada PT X di Perancis yang merupakan perusahaan induk? Atau misalnya harta PT X yang ada di Indonesia tidak cukup untuk melunasi utang para kreditor, apakah dapat mengambil harta dari perusahaan induk atau perusahaan cabang lainnya?

Masalah Kepailitan terkait dengan Ketentuan Hukum Internasional
Masalah kepailitan terkait dengan ketentuan Hukum Internasional adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut mempunyai anak perusahaan yg berada di negara lain & didirikan berdasarkan hukum negara setempat.
Masalah kepailitan internasional cukup rumit, dilihat dari proses pailit itu sendiri, dari mulai orang atau badan hukum hendak dinyatakan pailit yang mana terdapat proses persidangan, pembuktian, jawab-menjawab dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerumitan sendiri dari mulai tingkat Pengadilan Niaga sampai dengan tingkat Mahkamah Agung.
Apabila dimasukkan unsur lintasb batas negara/ cross-border disini tidak dengan mudah saja asset-aset yang ada di luar negeri dapat diambil oleh kurator. Disini terdapat kedaulatan , suatu negara yang belum tentu pengadilan luar negeri mengakui putusan pengadilan kita demikian juga sebaliknya.

 

Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan Internasional
1. Prinsip Teritorialitas
Prinsip yg membatasi berlakunya putusan pailit pada daerah negara. Kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yg terletak di dalam wilayah negara tempat putusan tersebut diucapkan.

2. Prinsip Universalitas
Suatu putusan pailit yg diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum dimanapun saja dimana orang yg dinyatakan pailit mempunyai harta benda.

Selain kedua prinsip diatas juga dikenal Prinsip Pengakuan Hukum (Recognition of Orders). Prinsip ini dikenal dalam pembubaran atas suatu perusahaan yg dinyatakan pailit. Bahwa untuk mengadili suatu perusahaan yg dinyatakan pailit di luar negeri dapat dilakukan oleh lembaga likuidasi negara asal jika mendapatkan pengakuan dari negara tempat perusahaan berdomisili atau wilayah yurisdiksi dimana perusahaan didirikan. Demikian juga kurator yg menangani kasus tersebut harus mendapatkan pengakuan atas kewenangannya dalam menangani kasus kepailitan tersebut.

 

Dasar Hukum Kepailitan Internasional
Hingga saat ini belum tersedia perjanjian internasional yang mengatur secara khusus kepailitan yg bersifat lintas batas negara yg dapat diikuti oleh negara-negara yg bersifat universal.
Pada saat ini yg ada berupa perjanjian internasional bagi kepailitan yg bersifat lintas batas yg dilakukan secara regional (Regional Arragement), contoh: European Council No. 1346/2000 of May 2006 on Insolvency Proceedings yang isinya dimungkinkan putusan pailit pengadilan dari suatu negara anggota Uni Eropa untuk dieksekusi di negara anggota Uni Eropa lainnya.

Pengaturan Hukum Kepailitan Internasional dalam UU K-PKPU
Dalam UU K-PKPU mengatur keadaan pembagian budel pailit berupa barang Debitor pailit yang berada di luar Indonesia, sedangkan Debitornya dinyatakan pailit menurut hukum kepailitan Indonesia.
Pengaturan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 214 UU K-PKPU. Pasal 212 UU K-PKPU menyebutkan Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit Debitornya diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dan benda yang termasuk harta pailit yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan, harus mengganti kepada budel pailit segala yang telah diperolehnya tersebut.
Tampak dari ketentuan di atas bahwa Debitornya di Indonesia diputus pailit oleh pengadilan yang berwenang di Indonesia yaitu pengadilan Niaga. Kreditornya sendiri tidak dipersoalkan apakah di Indonesia atau di luar Indonesia, tetapi harta atau barang yang termasuk budel pailit berada di luar Indonesia.
Kemudian pasal 213 ayat (1) UU K-PKPU menentukan bahwa Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dan benda yang termasuk budel pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, diwajibkan mengganti kepada budel pailit apa yang telah diperolehnya tersebut.

Melihat pada UU K–PKPU,_Menganut Prinsip manakah Indonesia? Prinsip Teritorial atau Universal?

Categories: Pemikiran Penulis | 1 Komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: